PDIP Sumut Tegaskan Surat Pengunduran Diri Gibran Harus ke MPR, Bukan Presiden

PDIP Sumut Tegaskan Surat Pengunduran Diri Gibran Harus ke MPR, Bukan Presiden
Sutrisno Pangaribuan (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sutrisno Pangaribuan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak sah secara konstitusional. Gibran hanya sah menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR RI.

"Pengunduran diri Gibran hanya boleh disampaikan ke MPR RI, tidak kepada presiden. Maka rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh karena rumor pengunduran diri Gibran," ujarnya Sutrisno, kepada wartawan, Rabu (11/11).
Ia menilai langkah mundur itu bukan dilandasi ketulusan. Menurutnya, pengunduran diri tersebut hanya upaya berlomba dengan waktu di tengah proses konstitusional yang tengah berjalan di DPR RI.
"Maka pengunduran diri Gibran hanya upaya berlomba dengan waktu, tidak disampaikan secara tulus," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menempuh mekanisme konstitusional melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Syarat minimum pengajuan HMP disebut telah terpenuhi dan akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI besok.
"Kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang dikerjakan oleh DPR RI," pungkasnya.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan mundur dari jabatan wakil presiden pada hari ini, Rabu (11/11/2026). Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.
Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma. "[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi