Menurut Sutrisno, pernyataan mengenai niat pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan persoalan sederhana yang dapat berhenti sebatas pembicaraan politik antara Presiden dan Wakil Presiden. Pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan sikap resmi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), membenarkan adanya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran pada Selasa pagi selama kurang lebih 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah berkembangnya dinamika hukum terkait persoalan persyaratan pencalonannya yang menjadi perhatian publik.

Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menanggapi perkembangan itu, Sutrisno menilai Gibran perlu segera menyampaikan secara terbuka apakah tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden atau benar-benar akan menindaklanjuti niat pengunduran dirinya.

"Gibran harus menunjukkan sikap yang tegas dan bertanggung jawab. Jika memang sudah menyatakan niat untuk mengundurkan diri, maka langkah tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Jangan sampai publik dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai status Wakil Presiden," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan, pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara. Karena itu, keputusan tersebut perlu disampaikan secara resmi agar memiliki kejelasan hukum dan tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.

Sutrisno juga mengingatkan, apabila pengunduran diri benar-benar dilakukan sehingga terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisian jabatan harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.

Namun, Sutrisno mengingatkan bahwa persoalan pengunduran diri tidak boleh mengaburkan persoalan lain yang selama ini menjadi perhatian publik, terutama terkait keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Gibran.

Menurutnya, proses pemeriksaan dan pengujian dokumen tersebut, termasuk laporan yang telah disampaikan kepada lembaga terkait, harus tetap berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban. Persoalan mengenai keabsahan dokumen persyaratan pencalonan harus tetap mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Semua pihak yang terlibat dalam proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran," tegasnya.

Lebih jauh, Sutrisno menilai polemik pencalonan Gibran sejak Pemilihan Wali Kota Solo 2020 hingga Pemilihan Presiden 2024 perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Ia meminta seluruh tahapan verifikasi dan penetapan pencalonan ditelusuri secara objektif, termasuk peran penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam memastikan terpenuhinya persyaratan calon.

Bagi Sutrisno, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan memastikan status jabatan Wakil Presiden. Publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana proses pencalonan berlangsung, bagaimana persyaratan diverifikasi, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

"Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada Gibran. Publik berhak mengetahui bagaimana seluruh proses pencalonan itu bisa berlangsung dan siapa saja yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil," tutupnya.

Ia berharap seluruh pihak mengedepankan konstitusi, transparansi, dan supremasi hukum agar polemik yang berkembang tidak semakin memperlebar ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

(NAI/NAI)