Mereka merupakan penduduk di kawasan sekitar areal kontrak karya perusahaan penambang seng dan timah hitam dimaksud, diantaranya Desa Longkotan dan Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Sikap penentangan diwarnai suguhan musik tradisional Batak. Pemain musik melantunkan irama ‘andung-andung (sedih).

Joko Sitohang memakai alat musik garantung, kecapi dipakai Boy Nomensen Capah, seruling dioperasikan Henra Sitohang, dan Batara Malau memainkan ‘sarune (serunai). Nada andung-andung kian menyentuh menyusul penggunaan pengeras suara.

Namun, aksi itu tidak mendapat respons dari pejabat. Tak seorangpun pimpinan dan anggota DPRD menemui mereka termasuk dari daerah pemilihan Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Begitu juga ketika demo digelar di Kantor Bupati. Namun, anggota dewan datang berkantor tak lama setelah demonstran berlalu.

“Ini adalah persekongkolan. Kepala daerah kuning, ketua DPRD partai kuning dan perusahaan milik partai kuning,” kata koordinator aksi, Duad Sihombing.

Duad menyebut, masyarakat hidup dari pertanian, Bukan dari tambang. Areal konsesi tambang menjadi ancaman kesimbungan pertanian di 38 desa meliputi 8 kecamatan di daerah ini.

“Sumber air terancam,” ujar Duad.

Ketua Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK), Susandi Panjaitan meminta izin kelayanan lingkungan ditinjau ulang.

(SSR/RZD)