Prinsip itulah yang mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait penyampaian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Gedung DPRD Sumut, Rabu (11/11/2026).

Melalui hasil kajian tersebut, DPRD Sumut merekomendasikan agar Ranperda dimaksud dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor serta sejumlah anggota DPRD Sumut.

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti SHut, dalam laporannya menjelaskan, perubahan perda tersebut merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah dengan dinamika regulasi nasional, sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah pusat.

Menurutnya, sejumlah ketentuan perlu disempurnakan, mulai dari pengaturan subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, koefisien pajak, pajak air permukaan, mekanisme pembagian hasil pajak hingga penyesuaian objek retribusi daerah.

Selain itu, perubahan juga diperlukan untuk menyesuaikan kewenangan dan nomenklatur perangkat daerah menyusul perkembangan struktur organisasi Pemprovsu. Dengan demikian, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan serta pemungutan retribusi dapat berjalan lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

Darma menegaskan, optimalisasi PAD tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan pungutan dari masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih dahulu membenahi tata kelola penerimaan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Inti dari perubahan ini adalah optimalisasi PAD yang tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan, melainkan melalui tata kelola pemungutan yang lebih baik, pemanfaatan aset daerah secara optimal, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pelayanan publik yang semakin berkualitas," demikian substansi penegasan dalam laporan Bapemperda.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam penjelasannya menegaskan, perubahan perda tersebut bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan kebutuhan hukum dan strategis untuk memastikan pengelolaan pajak serta retribusi daerah berjalan sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan pembangunan.

Bobby menjelaskan, terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi perubahan regulasi tersebut.

Pertama, dinamika regulasi nasional dan hasil evaluasi pemerintah pusat. Kebijakan pajak dan retribusi daerah harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua, penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi tersebut berdampak langsung terhadap penentuan penanggung jawab pemungutan serta pengelolaan objek retribusi.

Ketiga, strategi optimalisasi PAD dan keberlanjutan pelayanan publik. Menurut Bobby, sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan biaya operasional maupun nilai ekonomis aset daerah. Karena itu, penyesuaian diperlukan agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa memberatkan masyarakat.

Keempat, penambahan dan penyesuaian objek retribusi baru sesuai perkembangan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasannya, Bobby menyebutkan sejumlah objek yang perlu dimasukkan dalam perubahan perda, di antaranya pemanfaatan aset daerah sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta tidak mengubah status kepemilikan aset.

Selain itu, terdapat potensi retribusi dari penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, baik sektor pertanian, peternakan maupun perkebunan. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga juga menjadi bagian dari objek yang perlu disesuaikan, termasuk objek retribusi baru yang ditetapkan melalui regulasi nasional, seperti retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

Penambahan objek tersebut diharapkan membuka ruang penerimaan baru bagi daerah melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara optimal.

Bapemperda DPRD Sumut menilai perubahan perda ini memiliki arti penting dalam memperkuat kemandirian fiskal, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengkajian, Ranperda tersebut secara prinsip telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta melalui proses pengkajian dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pembahasan bersama DPRD Sumut dan Pemprovsu diharapkan dapat mempertajam substansi regulasi sehingga menghasilkan aturan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.