Erni berjanji akan mengawal apa yang sudah menjadi aspirasi mahasiswa.

Tuntutan massa aksi diantaranya mendesak pemerintah pusat untuk menuntaskan reformasi Polri dan tidak hanya menjadi wacana. Selain itu, penegakan keadilan bagi Andrie Yunus dengan memastikan proses hukum terhadap pelaku berjalan secara transparan dan berkeadilan, serta hentikan segala bentuk impunitas dan represivitas aparat terhadap kebebasan berpendapat dan gerakan masyarakat sipil.

Di sisi lain, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan daerah seperti mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelesaian penanggulangan bencana, memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara sampai ke akar-akarnya. Begitu juga pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumut harus dievaluasi secara total.

“Saya mohon maaf sebelumnya, bukan saya menahan diri atau dilarang polisi untuk menemui kalian. Tetapi kami hari ini memiliki jadwal yang padat seperti Rapat Paripurna bersama Gubernur terkait Ranperda APBD 2026, dan rapat dengar pendapat terkait mahalnya harga ayam yang saat ini tengah menyusahkan masyarakat,” ujarnya menjelaskan kepada massa aksi.

Sementara, ia menegaskan bahwa beberapa tuntutan yang telah disampaikan para massa aksi telah dilakukan upaya penyelesaian dan penanganan secara optimal oleh pemerintah.

“Kemarin bapak Gubernur dan Pak Wapres juga sudah turun ke Tapteng terkait perkembangan penanganan pascabencana. Begitu juga pada digantinya kepala regional BGN Wilayah Sumut atas kelalaian dalam tugasnya hingga terjadinya peristiwa keracunan makanan,” katanya.

Ia menekankan, hal-hal yang telah disampaikannya tersebut bagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam memastikan keadilan harus berpihak kepada masyarakat. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, ia menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring secara berkala.

“Kami terus melakukan monitoring secara berkala dan terupdate, apa yang menjadi persoalan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat tentunya sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Untuk itu, kami memastikan segala tuntutan adik-adik sekalian akan kami kawal dan kami laksanakan secara maksimal,” ucapnya.

Massa aksi akhirnya menerima seluruh pernyataan dan kemudian meminta Ketua DPRD Sumut untuk menandatangani seluruh tuntutan dan harus ditindaklanjuti dengan tempo waktu 3x24 jam, hingga kemudian para massa aksi dan Erni melakukan kesepakatan dari sikap tersebut.