Dengan membawa berbagai spanduk, massa menyoroti dua persoalan utama yang menurut mereka sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Pertama terkait dugaan pencemaran lingkungan dari limbah PKS PT KAS dan praktik tidak adil terhadap petani Plasma

Koordinator aksi GPM Palas, Qadhapi Nasution dalam.orasinya menegaskan, aksi mereka lahir dari akumulasi keresahan dan kekecawaan masyarakat Sosa dan sekitarnya.

"Ini bukan aksi pertama kali kami lakukan, kami sudah muak dengan janji. Sungai Aek Tinga itu sering tercemar sebagai sumber hidup bagi masyarakat sekitar dan yang dirugikan selalu masyarakat," kata Qadhapi.

Selain itu para demonstran juga menyoroti harga tandan buah segar atau TBS ditekan, sementara harga jual CPO naik.
"Ini jelas merugikan rakyat," ujarnya.

Menurut Qadhapi, masyarakat sudah terlalu lama dirugikan. Ia menyebut limbah pabrik diduga berulang kali mencemari aliran Sungai Aek Tinga, sementara di sisi lain harga Tandan Buah Segar (TBS) petani tidak pernah mengikuti kenaikan harga CPO dunia.

Dalam pernyataan mereka, ada 11 poin yang menjadi tuntutan utama para demonstran

1. Mendesak transparansi izin dengan membuka seluruh salinan izin operasi PMKS PT KAS Ujung Batu Sosa kepada masyarakat luas.

2. Keterbukaan CSR perusahaan selama lebih dari 20 tahun beroperasi.

3. Meminta perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian atas dugaan pencemaran berulang ke aliran Sungai Aek Tinga sesuai UU yang berlaku.

4.Mendesak Bupati Padanglawas dan aparat penegak hukum menghentikan sementara operasional PKS PT KAS atas dugaan pencemaran Sungai Aek Tinga.

5. Menolak praktik manajemen yang dinilai memprioritaskan TBS dari pihak kontrakan dibanding TBS milik masyarakat biasa.

6. Meminta setiap panggilan mobil angkutan TBS, 1 unit dialokasikan untuk TBS masyarakat Desa Ujung Batu.

7.Menyoroti dugaan selisih harga antara TBS masyarakat biasa dengan kontrakan mencapai Rp200/kg dan menuntut harga yang adil dan transparan.

8. Meminta Ketua DPRD Padanglawas Luat Hasibuan dan Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan merekomendasikan ke Gubernur Sumut dan BKPM agar mencabut izin PMKS PT KAS Ujung Batu Sosa.

9. Meminta Bupati menyurati Kementerian Pertanian karena harga beli TBS per 08/08/2026 masih Rp2.980, jauh berbeda dengan pabrik lain.

10. Meminta Menteri Pertanian mencabut izin dan menutup PMKS PT KAS karena harga TBS Rp2.980 per 07/08/2026 tidak sesuai dengan harga CPO yang terus naik.

11. Mendesak pihak perusahaan memprioritaskan pekerja bagi putra daerah Kabupaten Padanglawas.

Pantauan di lapangan, manajemen PT Karya Agung Sawita akhirnya menemui massa. Manager PKS Suardi duduk bersama demonstran di kantor PMKS PT KAS untuk memberikan keterangan resmi atas 11 tuntutan massa.

Menjawab pertanyaan demonstran terkait ketidakhadirannya saat aksi pertama, Suardi memberikan penjelasan.

"Mari kita berdialog di dalam, lebih baik kita jumpa di forum agar titik permasalahan nya bisa dikondusifkan," ujar Suardi.

Ia berjanji akan menampung seluruh 11 poin tuntutan dan meneruskannya ke manajemen pusat untuk ditindaklanjuti.

Aparat kepolisian dari Polsek Sosa dan personel Koramil 09 terlihat berjaga di lokasi sejak pagi untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib dan kondusif.

Usai menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan manajemen, massa GPM Palas membubarkan diri dari kantor PMKS PKS PT KAS Sosa dengan tertib.

(ATS/NAI)