Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Senin (10/11/2026), di gedung DPRD Medan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak SH dan turut dihadiri anggota Komisi IV Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, Datuk Iskandar Muda itu disepakati, hasil RDP akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan, agar mekanisme angkutan pelajar gratis memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Dalam rapat, Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga mengapresiasi Komisi IV DPRD Medan yang suda dua kali menggelar RDP dalam rangka mendorong angkutan pelajar gratis di Kota Medan.

Menurut Jaya, lahirnya PP Nomor 35 Tahun 2023 sebenarnya sudah bisa menjawab persoalan anggaran untuk layanan gratis bagi pelajar. Dalam PP tersebut, ada hak untuk layanan angkutan umum gratis bagi pelajar.

“Tetapi untuk merealisasikan ini, tentu harus ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah tentang angkutan umum,” ujar Jaya Sinaga.

Ia menegaskan, Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 seharusnya sudah dapat diperbarui, sesuai dengan perkembangan angkutan umum yang menuju modernisasi.

“Perda yang lama sudah tidak relevan lagi. Angkutan sudah bergerak ke arah modern, tapi regulasinya masih tertinggal. Untuk itu perlu kajian bersama akademisi, agar ke depannya tidak menjadi persoalan,” tegasnya.

Menurut Jaya Sinaga, kehadiran bus listrik atau BRT, menurut Organda, belum bisa menjamin layanan secara menyeluruh. Sebab BRT hanya berada di koridor jalan utama, tidak menjangkau jalan-jalan kawasan perumahan dan sekolah-sekolah yang berada di badan jalan kecil.

Padahal selama ini, jalan-jalan kecil itulah yang dilalui trayek angkutan kota. “Jangan sampai APBD yang dibayarkan ke bus listrik menjadi mubazir. Kalau BRT tidak ada feeder atau pengumpan yang menyumbang penumpang, BRT akan jalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani,” tegas Jaya Sinaga.

Karena itu, Organda meminta agar ada feeder atau angkutan pengumpan yang akan menyumbang penumpang kepada bus listrik tersebut, dengan layanan gratis juga bagi pelajar.

“Feeder itu kuncinya. Tanpa feeder, BRT hanya proyek di jalan besar, bukan solusi transportasi untuk pelajar,” tambahnya.

Dalam RDP ini menegaskan satu hal penting, penggratisan ongkos pelajar tidak boleh hanya menjadi jargon politik. Harus ada payung hukum, harus ada kajian akademik, harus ada feeder, dan harus ada kepastian anggaran.

Kalau hanya BRT yang digratiskan, tapi angkot yang selama ini mengantar pelajar ke sekolah-sekolah di jalan kecil justru dimatikan, maka yang terjadi bukan modernisasi, tapi pemiskinan sistem transportasi.

Komisi IV DPRD Medan pun menegaskan, konsultasi ke Kementerian Perhubungan harus segera dilakukan, agar mekanisme angkutan pelajar gratis ini benar-benar bisa direalisasikan secara teknis dan legal.

Medan tidak butuh sekadar bus listrik yang gagah di jalan utama. Medan butuh sistem transportasi yang sampai ke depan sekolah pelajar, sampai ke gang perumahan, dan sampai ke kantong rakyat yang paling membutuhkan.

"Kalau tidak, BRT hanya akan menjadi proyek mahal yang melintas, tapi tidak melayani," cetus Jaya.

(MC/RZD)