Pasalnya, keberadaan bus tersebut tidak hanya bakal menguras dana APBD sampai puluhan miliar. Keberadaannya turut memengaruhi nasib para pemilik maupun sopir angkutan kota (Angkot) yang semakin terpuruk.

Rencana penambahan 250 unit bus untuk memenuh trayek Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang) dinilai akan menambah beban berat bagi APBD Pemko Medan sekitar 500 Miliar setiap tahunnya.

"Kita tidak anti program strategi nasional (PSN), tetapi nyatanya dengan program dimaksud sejak tahun 2018 hingga 2025. Dengan biaya operasional 72 unit Bus Listrik telah menguras APBD Pemko Medan sekitar Rp 91 Miliar setiap tahunnya. Konon lagi menambah 240 unit yang akan menambah beban APBD Kota Medan Rp 500 Miliar setiap tahunnya. Ini suatu pembodohan," tegas Sekretaris Organda Kota Medan Jaya Sinaga, Jumat (4/9/2026).

Untuk pelaksanaan PSN dimaksud, menurut Jaya, yang diuntungkan hanyalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan dan pihak operator. Sedangkan manfaat bagi masyarakat secara umum nol besar. "Bahkan, nasib pemilik angkutan kota (Angkot) semakin terpuruk. Pengusaha lokal menjerit dan padam," tegasnya lagi.

Organda Medan sangat setuju dengan modernisasi, tetapi bukan menghamburkan anggaran. Penggunaannya harus efisien dan tepat sasaran. "Kita tidak alergi perubahan, tetapi keberadaan pengusaha Angkot harus diberdayakan. Penggunaan anggaran APBD kiranya memberi manfaat kepada masyarakat khususnya warga Kota Medan. Oleh karena itu, Wali Kota Medan bersama DPRD Medan harus mengkaji ulang kelanjutan Bus Listrik sebab terbukti gagal total," ujar Jaya Sinaga.

Analisa Jaya Sinaga cukup beralasan. Dimana kebetadaan BRT dengan layanan Buy The Service sejak 2018 di Medan sebanyak 72 unit terbukti menggunakan APBN sebesar Rp 5 Miliar setiap bulannya. Dan sejak 2024 beralih ke bus listrik sebanyak 60 unit dengan melayani 5 trayek. Kenyataanya, biaya operasional bus listrik yang dikelola pihak ketiga perusahaan BB di Jakarta masih ditanggung APBD Pemko Medan sebesar Rp 91 Miliar setiap tahunnya hingga saat ini.

Padahal, lanjut Jaya Sinaga, fakta di lapangan dari 4.5 juta warga Medan yang beraktifitas di Kota Medan hanya 826 orang per harinya pengguna Bus Listrik dan harus dibiayai APBD Pemko Medan sebesar Rp 91 M per tahunnya.

"Dimana efisien penggunaan APBD yang efisien itu. Apakah program seperti ini pantas dilanjutkan hanya untuk membuang–buang anggaran," cetusnya kemudian menambahkan maka sangat pantas keberadaan bus tersebut dikaji ulang agar penggunaan anggaran bermanfaat bagi masyarakat.

Sepatutnya l, sambung Jaya Sinaga, Pemko Medan menerapkan PP No 35 2023 tentang obsen Pajak kendaraan. Dimana salah satunya untuk memaksimalkan sumber APBD melalui pajak kendaraan maka Angkot di Medan diberdayakan. Maka sangat tepat bila dalam pemberdayaan kendaraan Angkot di Medan pantas disubsidi dengan seluruh pelajar digratiskan naik angkot.

Untuk subsidi pelajar gtatis naik angkot cukup menggunakan Rp 10 Miliar saja per tahunnya. Itu sudah mengakomodir 6.000 pelajar setiap hari. "Kan lebih bermanfaat ketimbang harus menanggung Rp 90 Miliar untuk BRT," imbuhnya.

Dijelaskan lagi, untuk proyek BRT hanya jalur tertentu. Padahal kalau angkot hampir seluruh penjuru. Apalagj, Kota Medan dikelilingi 81 komplek perumahan. Tentu untuk trayek angkot sangat dimungkinkan menjangkau komplek perumahan.

"Jadi jangan mimpi, pengguna sepeda motor apalagi pemilik kendaraan pribadi beralih ke BRT. Tetapi dengan subsidi angkot dengan menggratiskan ongkos pelajar maka masyarakat akan terbantu. Pelajar pengguna sepeda motor akan berkurang yang pasti membantu orang tua," paparnya

Seiring dengan itu, Jaya Sinaga minta DPRD Medan Pemko Medan menkaji secara matang kelanjutan proyek BRT. Alangkah bagusnya menggagas Perda Pelajar gratis ongkos Angkot. "Ongkos gratis pelajar jauh lebih penting," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution mengatakan hendaknya sebelum mengkritik BRT dan perlu kajian lebih matang.

Karena menurut Edwin, dengan kehadiran bus listrik saat ini saja berdampak menurun jumlah penumpang angkutan umum.

Namun kata Edwin Sugesti yang juga Sekretaris DPD PAN Kota Medan itu, mengharapkan pemilik angkutan umum untuk memperbaiki pelayanan sarana angkutannya.

"Tentu dapat membuat kerjasama antara pemilik - Organda dan pemerintah yang pasti saling menguntungkan. Kita berharap pihak Organda jangan sampai ditinggalkan terkait program ini," pungkasnya.

(MC/RZD)