Pasalnya program yang melibatkan siswa/i SD dan SMP ini se-Taput ini dinilai hanya membebani para siswa/i dan para orangtua.

Hal itu disampaikan Jimmi saat memberikan tanggapan pada pembahasan pada pembahasan Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Taput Tahun Anggaran 2026 di Gedung Dewan, Rabu (2/9).

"Jadi menurut kami program manortor di Salib Kasih hanya membebani para siswa/i dan para orangtua," ujarnya.

Menurutnya, beban yang paling nyata adalah para siswa/i dibebani biaya perongkosan menuju lokasi salib kasih.

"Kemarin dari Pahae Julu para siswa/i dibebani ongkos Rp 30 ribu per orang, kalau anaknya 2 orang sudah Rp 60 ribu, ini tentu sangat membenani orangtua," ujarnya.

"Mungkin bagi Bapak/Ibu uang segitu tidak memberatkan, tapi di kampung kami itu memberatkan orangtua dan saya sudah bicara dengan beberapa orangtua kegiatan itu memberatkan," tambahnya.

Selain biaya perongkosan, setibanya di lokasi Salib Kasih, para orangtua juga diminta biaya retribusi karcis masuk.

"Jadi tidak hanya ongkos, orangtua juga dikutip retrisbusi," ungkapnya.

Dia juga menilai, bila memang pentas seni tersebut dilakukan dalam rangka untuk marketing Salib Kasih, seharusnya pada saat kegiatan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) atau dari Dinas Pariwista hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

"Nyatanya pada saat kegiatan pentas seni (manortor), yang hadir menyaksikan hanya guru, orangtua, dan beberapa pengunjung, sedangkan dari pihak Pemda sendiri sama sekali tidak ada yang hadir," katanya.

Untuk itu pihaknya meminta Pemkab Taput agar melakukan evaluasi dan mengkaji ulang program pentas seni tersebut.

"Saran kami program ini dievaluasi dan dikaji ulang, ya Ibu Kadis," ujarnya sambil menyapa Kadis Pariwisata Taput, Betty Sitorus.

"Kita sepakat peningkatan wisata tapi konsepnya jangan seperti itu, jangan hanya membenani para siswa/i dan orangtua," tutupnya.

(CAN/RZD)