Hal itu disampaikannya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan BPS di gedung dewan, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, akibat banyaknya perubahan status desil yang terjadi saat ini telah menimbulkan keresahan dan polemik ditengah masyarakat.

"Sebab akibat perubahan desil ini banyak masyarat resah, karena tidak masuk lagi kategori penerima bantuan, padahal masih layak menerima bantuan," ujarnya.

"Sehingga kita minta BPS lebih teliti dan detail dalam melakukan pendataan terkait perubahan dan penetapan desil," tambahnya.

Pihaknya mengingatkan BPS agar tidak menggap sepele terkait keresahan dan polemik yang terjadi akibat perubahan desil ini.

"Ini masalah serius, jangan main-main," tambahnya.

Pihaknya meminta BPS melakukan pendataan kondisi masyarakat langsung secaa door to door.

"Janya hanya menunggu laporan dari desa, tapi lakukanlah pendataan door to door sehingga bisa melihat langsung di lapangan kondisi masyarakat, masih layak atau tidak menerima bantuan," tandasnya.

Selain itu, politisi PDI P ini juga meminta BPS agar selalu mensinkronkan dan mengupdate pendataan yang dilakukan dengan data yang dimiliki oleh Dinsos.

"Sehingga data BPS dan data Dinsos bisa padu dan sinkron dalam survei kondisi masyarakat," tandasnya.

(CAN/RZD)