Sahuti Laporan Warga Beli Miras Berlabel Palsu, Komisi III DPRD Medan Sidak ke lokasi Penjualan (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan – Menyahuti pengaduan masyarakat yang mengaku merugi setelah membeli sekitar 100 hingga 150 botol minuman keras (miras) dan berlabel palsu dari salah satu tempat usaha, Komisi III DPRD Medan dipimpin Ketua Komisi III Salomo TR Pardede melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi, yakni, Jalan Muara Takus dan Jalan Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026).
Sayangnya, sidak yang turut didampingi Sekretaris Komisi III David Roni Ganda Sinaga, anggota Komisi III DPRD Medan Faisal Arbie, pihak Bea Cukai, Diskop UMKM Perindag Kota Medan, Bapenda Kota Medan, Satpol PP, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sayu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.l, Komisi III DPRD Medan tidak menemukan bukti seperti pengaduan warga tersebut.
"Kita menerima pengaduan masyarakat, bahwa dia mengalami kerugian setelah membeli sekitar 100 hingga 150 botol minuman beralkohol dari salah satu tempat usaha," tegas Ketua Komisi III DPRD medan Salomo TR Pardede di sela Sidak di Jalan Wahid Hasyim.
Namun, lanjut Politisi Gerindra itu, ketika dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, sebagian besar barang yang dibeli tersebut diduga menggunakan label palsu sehingga disita petugas be cukai. Dari sekitar 100 sampai 150 botol yang dibeli, hampir 100 botol ditemukan bermasalah dan akhirnya diamankan Bea Cukai.
Dalam sidak tersebut, Komisi III tidak menemukan minuman beralkohol dengan pita cukai bermasalah. Semuanya sudah memenuhi persyaratan alias legal. Dan, sejumlah tempat usaha yang dikunjungi juga mengantongi izin usaha yang lengkap.
"Sejauh pemeriksaan yang dilakukan, label atau pita cukainya masih bagus dan asli. Izin usaha tempat-tempat yang kita datangi juga lengkap," jelasnya.
Meski demikian, Komisi III masih akan menelusuri kewajiban perpajakan tempat usaha tersebut. Terutama pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak reklame. Menurutnya, kelengkapan izin usaha belum cukup menjadi dasar untuk memastikan seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi.
"Kita mempertanyakan bagaimana mereka membayar pajaknya. Apakah PBB sudah dibayar, pajak reklamenya bagaimana? Itu yang ingin kita cek sekarang," katanya.
Hasil sidak yang tidak membuahkan hasil tersebut, menurut Salomo diduga kemungkinan informasinya bocor sebelum sidak dilakukan. Sebab, seluruh tempat usaha yang dikunjungi tidak ditemukan adanya menjual produk dengan pita cukai bermasalah.
Salomo menduga, kemungkinan tempat usaha yang sebelumnya menjual produk bermasalah itu, telah mengganti barang dagangannya dengan produk yang memiliki pita cukai resmi sebelum pemeriksaan dilakukan.
"Kita juga tidak tahu apakah ada kebocoran informasi terkait sidak ini. Jangan sampai tempat-tempat yang sebelumnya menjual barang tanpa pita cukai resmi sudah menggantinya sebelum kita datang," pungkasnya.
(MC/RZD)