Dalam kegiatan Stakeholder Meeting tersebut, Pustakawan Ahli Utama, Dedi Junaedi mengatakan bahwa Stakeholder Meeting ini dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui literasi. Di mana, judulnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini dilaksanakan secara nasional yang dilaksanakan di 34 provinsi 136 kabupaten/kota dan 96 desa.

"Hari ini di Medan, Sumatera Utara karena sebelumnya peserta sudah diberi bimbingan. Setelah bimbingan mereka akan dimintai apa yang mereka dapat dari bimbingan itu," katanya, Kamis (11/8).

Dedi menuturkan, di dalam bimbingan atau PLM itu, ada lokal konten dan bagaimana cara mempromosikan hasil karya pesert untuk dipasarkan dan di acara Stakeholder Meeting ini kita mengundang para stakeholder untuk membantu cara mempromosikannya dan di packaging.

"Dan tujuan akhirnya mereka bisa mendapat penghasilan dan kesejahteraan meningkat," tuturnya.

"Makanya kita undang stakeholder untuk bekerja sama membantu masyarakat seperti dari bank dan koperasi," sambung Dedi.

Dedi mengungkapkan bahwa dari 77 ribu desa di Indonesia, baru 21 ribu desa yang mulai berbenah untuk perpustakaan.

"Mudah-mudahan kita bisa membuat perpustakaan di seluruh desa di Indonesia dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kita cari tempat yang ramai masyarakat dan strategis untuk membantu kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Plt Kadis Perpustakaan Sumatera Utara, Dwi E Purwanti mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020-2024 dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

"Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar dalam memberikan layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat," katanya kepada wartawan, Selasa (9/8).

Dwi mengungkapkan bahwa pasca bimtek tersebut, perpustakaan didorong untuk mengimplementasikan program dengan meningkatkan layanan informasi, melakukan kegiatan pelibatan masyarakat sesuai kebutuhan, melakukan advokasi untuk membangun dukungan serta publikasi dari kegiatan perpustakaan.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta pembatasan berkegiatan, perpustakaan tetap berupaya memberikan layanan dan membantu masyarakat. Hal ini tampak dari munculnya impact atau orang yang berubah hidupnya setelah memperoleh layanan perpustakaan.

"Program perpustakaan berbasis inklusi sosial itu program nasional yang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan perpustakaan itu bukan sekedar untuk membaca tetapi dari membaca muncul kreativitas dan inovasi dari masyarakat yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

"Harapan kita dengan program ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat merasakan dampak dari program ini. Berupa peningkatan kesejahteraan dan pemerintah Sumatera Utara pasti mendukung ini," sambung Dwi.

Untuk diketahui, di tahun 2022 ini, Perpustakaan Nasional memperluas Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 96 Perpustakaan Desa yang berada di 136 kabupaten/kota, di 34 Provinsi. Pada Maret hingga Juni 2022, Perpustakaan Nasional telah membekali para pengelola perpustakaan penerima manfaat program melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi & Komunikasi (SPP-TIK).

(JW/RZD)