Provinsi ini juga memiliki target penurunan emisi GRK yang ditetapkan dalam Pergub No.36 tahun 2012 dan terakhir Surat Edaran Gubernur Edy Rahmayadi No.660/3466/2021 kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumut untuk melakukan penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim.

"Tapi, sebagian besar aksi perubahan iklim Sumatera Utara memang masih terpusat pada sektor kehutanan, belum menyentuh aspek ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan yang juga merupakan sektor prioritas," kata Yosi dalam Dialog Multi Pihak Tingkat Daerah Untuk Aksi Kolaboratif Membangun Ketahanan Iklim dan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara yang diselenggarakan Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) dan Source Of Indonesia (SOI) di Jumat (12/8) pekan lalu.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah menyambut baik dukungan HAPSARI untuk memperkuat aksi-aksi kolaboratif tingkat lokal untuk ketahanan iklim di Sumatera Utara. Karena ini juga mendukung komitmen Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Perubahan iklim global memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan terkait dengan bencana yang ditimbulkannya.

Ketua Pengurus HAPSARI, Lely Zailani, mengatakan perempuan lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan menurunnya derajat kesehatan yang merupakan resiko dampak perubahan iklim, karena dibanyak tempat, perempuanlah yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan air bersih dan menyiapkan makan untuk keluarganya.

"Sehingga bencana iklim akan semakin mempersulit akses perempuan terhadap berbagai sumber daya seperti air, sanitasi, energi dan sumber pangan untuk dimakan," ucapnya.

"Itulah kenapa HAPSARI merancang program Kampung Nusa (Nutrisi Keluarga). Kampung Nusa adalah konsep memperkuat ketahanan iklim (mulai dari rumah tangga) dengan membuat Rumah-rumah Nusa untuk menjawab permasalahan krisis iklim melalui penguatan ketahanan pangan rumah tangga dengan menanam. Yaitu menanam berbagai jenis tanaman sumber nutrisi, sumber pangan non beras, hingga sumber obat-obatan tradisional untuk keluarga. Sehingga rumah-rumah warga akan menjadi rumah nusa yang membentuk Kampung Nusa, Kampung Tahan Iklim, Kampung Tahan Pangan," sambung Lely.

Ia berharap program ini dapat berkolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah, universitas atau akademisi dan media. Saat ini, HAPSARI sudah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumut melalui program KELAPA MUDA (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) di Desa Denai Kuala, Pantai Labu Deli Serdang. Melalui kolaborasi ini, para Fasilitator Desa dari KELAPA MUDA menyelenggarakan kelas-kelas belajar untuk ketahanan iklim dan ketahanan pangan keluarga.

Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof Ritha Dalimunthe, mengatakan apa yang sudah dilakukan HAPSARI dengan membangun Rumah-rumah Nusa, harus diperkuat dengan membangun ketahanan ekonominya. Sehingga kegiatan menanam di halaman menjadi permulaan untuk pengembangan wirausaha perempuan.

"Tentu saja tidak bisa bekerja sendirian, pemerintahpun tidak bias sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi untuk aksi-aksi tingkat local memang merupakan strategi kerjasama yang paling baik dilakukan saat ini. Pemerintah seharusnya mendukung inisiatif lokal yang sudah dimulai HAPSARI ini," katanya.

Ritha juga memberi contoh program kolaborasi HAPSARI dengan Universitas Sumatera Utara di Desa Denai Kuala, Pantai Labu, Deli Serdang. Program Kampung Nusa diperkuat dengan program Desa Sejahtera yang sedang dibangun melalui program peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, wirausaha perempuan berbasis sociopreneur dan digitalisasi.

Dia menambahkan, melalui kolaborasi ini, pengorganisasian Kampung Nusa diperkuat dengan penguatan kapasitas pengembangan usaha, pengolahan produk dari halaman, hingga digitalisasi untuk perluasan pasar.

(JW/CSP)