Untuk itu, ada desakan agar Mabes Polri mengambilalih kasus yang terbongkar tak lama setelah perkara Ferdy Sambo terkuak.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit harus atensi kasus Apin BK ini karena kami yakin beliau memang atensi terhadap kasus begini," begitu kata Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), Muhammad Suzali, dalam diskusi publik terkait Judi dan Narkoba di Pusaran Partai Politik, Rabu (7/9) malam.

Suzali mengingatkan, Polri masih belum sepenuhnya kembali mendapat kepercayaan publik pascakasus Ferdy Sambo terkuak. Apalagi gencarnya isu terkait konsorsium 303 yang dikendalikan Ferdy Sambo sangat mengernyitkan dahi masyarakat banyak.

"Untuk mengembalikan kepercayaan publik inilah, Kapolri harus berani menuntaskan kasus Apin BK ini. Apakah memang belum ditemukan pelariannya, atau malah jangan-jangan gak benar Apin BK ini kabur ke luar negeri," ujar Suzali.

Menurut Suzali, kesimpangsiuran kasus Jonni alias Apin BK yang juga pengurus Golkar Sumut hasil Musda 2020 ini harus ditegaskan kepada publik.

"Paling tidak memberi informasi ke publik bahwa Polri tetap serius menangkap Apin BK. Jangan didiamkan ketika publik mulai lupa karena ada isu kenaikan harga BBM," kata Suzali.

Suzali yakin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mampu membawa Polri ke arah yang lebih baik. "Kasus Apin BK ini menjadi salahsatu tolok ukur kinerja Polri khususnya di Provinsi Sumatera Utara," sebut Suzali.

Sebagaimana diketahui, Jonni alias Apin BK masuk DPO Polda Sumut. Dia dicari-cari polisi dalam kasus judi online di Cemara Asri Sumatera Utara (Sumut).

Jonni alias Apin BK ini merupakan pengurus Golkar Sumut 2020-2025 hasil Musda. Namun, Sekretaris Golkar Sumut, Ilhamsyah mengatakan kepada detik.com, 13 Agustus 2022, nama Jonni alias Apin BK sudah dicoret saat revitalisasi pengurus Golkar Sumut yang dibacakan pada 18 Juni 2022.

Hingga kini, Jonni masih berstatus DPO. Dirinya diklaim kabur ke Singapura beberapa saat markas judinya di Komplek Cemara Asri Sumut digerebek Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca P Simanjuntak.

(JW/RZD)