"Saya mengajak mahasiswa terlibat langsung, bisa menjadi KPPS. Saya kira itu juga jadi bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Tentu saja kami berharap angka kredit (SKK) dibuat besar oleh kampus. Karena jadi KPPS itu aplikatif bagi mahasiswa dan tugasnya juga berat. Semacam magang mahasiswa," kata Hasyim dalam Studium General 'Peran Mahasiswa Sukseskan Pemilu 2024' di Aula FIS UINSU, Sabtu (24/9).

Dia lanjut menjelaskan, haknya sama, setidaknya menjadi pemilih yang aktif. Partisipasi yang tinggi dalam pengembangan demokrasi di masyarakat. Paling penting di situ. Untuk memaksimalkan itu, mahasiswa harus memiliki modal yakni kemampuan berpikir kritis, logis dan kreatif untuk menjalankan fungsi-fungsi intelektual kaum muda yang tidak hanya berhenti di kampus.

"Tapi juga memberikan pencerahan di masyarakat. Kemudian juga berorganisasi secara baik dan bangun jejaring, juga mendukung mahasiswa untuk menjadi yang terbaik di masyarakat," ujarnya.

Hasyim juga menyatakan, KPU RI siap bekerjasama dan mengajak UINSU sebagai mitra KPU RI.

"Saya minta disiapkan konsep MoU nya. Nanti kita tandatangani. KPU RI harus bersinergi dengan PTKIN, termasuk UINSU," ujarnya.

Dalam tanya jawab, Hasyim mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa tentang banyaknya kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2019. Harus diakui hal itu merupakan salah satu hal yang menjadi evaluasi KPU. Menurutnya, dari banyak kasus kematian itu mayoritas yang meninggal adalah berusia di atas 50 tahun dan mengidap komorbid.

"Ke depan, syarat KPPS itu di bawah 50 tahun dan berbadan sehat," katanya.

Menurut Hasyim hal ini (kasus kematian KPPS) juga yang menjadi salah satu indikator KPU mengajak kaum muda intelektual menjadi petugas KPPS.

"Artinya anak muda akan lebih sehat dan gesit dengan kemampuan intelektualitasnya dalam menjalankan tugas sebagai KPPS," bebernya.

Julfahri Tanjung, mahasiswa FIS UINSU, menyambut baik tawaran dari Ketua KPU RI, Hasyim. Menurutnya, terlibat langsung dalam aktivitas kepemiluan sejak dini menjadi pembelajaran yang baik bagi mahasiswa dalam berdemokrasi.

Dekan FIS UINSU Prof Abdurrahman, menyatakan hal senada. Kata dia, tekad Ketua KPU RI harus didukung penuh kalangan akademis dan perguruan tinggi dalam menyukseskan Pemilu.

"Dengan MBKM dosen dan mahasiswa sebagai subyek pro aktif dalam pendidikan, bukan obyek yang terkungkung dalam kurikulum yang kaku, serta lulusan memiliki peluang masa depan lebih cerah," pungkasnya.

Abdurrahman menambahkan, pihaknya akan segera melaporkan tawaran kerjasama KPU RI dengan UINSU ini pada pimpinan.

"InsyaAllah, segera kita tindaklanjuti. Tawaran Ketua KPU RI ini adalah kabar baik untuk kita semua," pungkasnya.

(JW/CSP)