Massa meminta Perda No: 05 Tahun 2017 ayat (1) penempatan tenaga kerja lokal untuk dilaksanakan karena dinilai tidak terlaksana secara baik.

Koordinator Aksi dan Lapangan, Budi Muhammad dan Helkin, menegaskan, keberadaan nelayan di pesisir pantai Kabupaten Batubara terkesan tidak diperhatikan, terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan memberdayakan mereka.

"Ini kami alami sendiri, sebab bagian dari anak nelayan," ujarnya.

Selain menuntut diberdayakan, janji-janji politik pada kampaye Pilkada 2018 untuk disegerakan, yakni memberikan Kartu Batubara Sehat, menambah jumlah mobil ambulans 1 unit 1 desa, meningkatkan SDM anak nelayan, dan memberikan Jamsostek.

Kehadiran pengunjuk rasa diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rusian Heri. Ia menyatakan mohon maaf kepada mahasiswa dan pemuda untuk bertemu bupati. Sebab, sedang bertugas ke luar daerah menjalankan misi sosial memberikan bantuan untuk bencana alam gempa bumi di Taput.

Mengenai tuntutan pengunjuk rasa, menurut Rusian, Pemkab Batubara telah melaksanakan, namun mungkin saja masih ada belum terpenuhi secara maksimal, “Ke depan akan ditingkatkan,” ujarnya.

Termasuk, sisi SDM menyekolahkan 2 anak nelayan secara gratis di Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta, dan secara pribadi program ini membanggakan, karena anak daerah diperhatikan pendidikannya.

"Kedua anak nelayan ini berasal dari Tanjungtiram," terangnya.

Kemudian memberikan asuransi nelayan dalam 2 tahun, dan menurut informasi Dinas Kelautan telah trealisasi pada tahun 2000/2021 sebanyak 4100 nelayan.

Terkait penambahan mobil ambulans tiap desa, akubat pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran refocusing dalam 2 tahun. Untuk program kartu sehat di Dinkes hampir Rp 15 miliar dialokasikan.

“Pemkab juga membantu masyarakat miskin atau kurang mampu maupun bagi ibu yang melahirkan secara gratis,” tandasnya.

(AP/RZD)