"Saat audiensi kemarin, rekan-rekan Apersi menyampaikan hambatan dihadapi, sekaligus berharap terjalin sinergitas dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut," ujar Ijeck saat membuka Rakerda DPD Apersi Sumut di Ballroom Convention Hall Four Point Hotel Medan, Selasa (8/11).

Menurutnya, terkait harapan Apersi terhadap dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas umum seperti akses jalan menuju perumahan serta soal pajak daerah, pihaknya akan membahasnya bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui bupati dan walikota.

"Dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Apersi atas sumbangsihnya, mendukung program pemerintah menyediakan perumahan bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. Kita harap ke depan warga Sumut bisa punya tempat tinggal layak," ucapnya seraya berharap Rakerda Apersi berjalan lancar.

Sementara, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap kehadiran Wagubsu dalam Rakerda Apersi Sumut menjadi sinyal postif adanya perhatian Pemprov Sumut terhadap para pengembang perumahan bersubsidi.

"Salah satu perhatian dan dukungan kita harapkan dari pemerintah daerah adalah sarana dan prasana umum. Karena bagaimana pun, margin pengembang perumahan bersubsidi sangat kecil dan sudah tiga tahun tidak ada penyesuain harga. Sehingga dukungan perintah daerah sangat dibutuhkan karena program perumahan bersubsidi ini kepentingan rakyat kecil," jelasnya.

Dia bersyukur, di saat sektor properti terdampak pandemi Covid-19 dan penjualan properti menurun tajam di semua segmen baik kelas bawah maupun kelas atas, tapi rumah subsidi mampu bertahan.

"Salah satu faktornya karena realisasi anggaran stimulus Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Hal itu membuat segmen rumah subsidi mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19," ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Apersi Sumut Irwansyah Putra yang berharap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terkait fasilitas sarana umum.

"Selain itu, terkait biaya perolehan tanah dan hak bangunan (BPTHB) yang mencapai lima persen di kabupaten/kota. Harapan kita Wagubsu membicarakannya dengan kabupaten/kota agar BPTHB tidak lima persen, misalnya dua persen," imbuhnya.

Rakerda DPD Apersi Sumut diikuti 100 peserta dari jumlah total anggota Apersi Sumut 193 peserta. Rakerda juga mengagendakan pembentukan panitia Musda Apersi Sumut yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

(REL/RZD)