Seorang petugas berjaga jelang KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 13 November 2022. (Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)
Analisadaily.com, Bali - Forum Groups of Twenty atau G20 dikenal sebagai wadah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang terjadi di dunia internasional dan itu tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara tertentu saja.
Kendati begitu, Rusia, sebagai salah satu peserta, menyerukan agar G20 untuk berhenti berbicara tentang keamanan dan fokus pada masalah sosial-ekonomi yang paling mendesak di dunia.
G20, kelompok ekonomi terbesar di dunia yang menghasilkan lebih dari 80 persen dari PDB global akan bertemu di pulau Bali di Indonesia dalam minggu ini, dengan para pemimpin Barat termasuk Presiden AS, Joe Biden diharapkan menggunakan profil tinggi forum untuk mengkritik Rusia secara terbuka atas perang di Ukraina.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan menjelang KTT, kementerian luar negeri Rusia mengatakan pada dasarnya penting bahwa G20 memusatkan upayanya pada ancaman nyata, bukan imajiner.
"Kami yakin G20 dipanggil untuk menangani masalah sosial-ekonomi. Memperluas agendanya ke bidang perdamaian dan keamanan, yang dibicarakan banyak negara, tidak dapat dilakukan. Ini akan menjadi serangan langsung terhadap mandat Dewan Keamanan PBB dan akan merusak atmosfir kepercayaan dan kerja sama di G20," kata kementerian luar negeri Rusia dilansir dari Channel News Asia dan Reuters, Minggu (13/11).
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan memimpin delegasi Rusia ke KTT, yang pertama sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari, setelah Kremlin mengatakan Presiden Vladimir Putin terlalu sibuk untuk hadir.
Sebelumnya pada hari Minggu, Lavrov memarahi Barat karena berusaha untuk "memiliterisasi" Asia Tenggara, dalam komentar yang mengatur potensi konfrontasi tegang di G20.
Rusia mengatakan krisis pangan global akan menjadi bagian penting dari agenda di Bali, yang jatuh hanya beberapa hari sebelum kesepakatan biji-bijian Laut Hitam berakhir pada 19 November.
Moskow menyerukan kepada Barat untuk melonggarkan beberapa sanksi yang katanya memblokir ekspor pertanian dan pupuk yang penting dan sejauh ini menolak berkomitmen untuk memperpanjang kesepakatan, yang memfasilitasi ekspor biji-bijian dari pelabuhan selatan Ukraina.
(CSP)