Parulian Siregar saat memantau tim (Analisadaily/Kali A Harahap)
Analisadaily.com, Percut Sei Tuan - Tokoh Pemuda Sumatera Utara (Sumut) Parulian Siregar, bulatkan tekad maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara (Sumut) pada Pemilu 2024.
"Mohon doa restu dan dukungan pada seluruh senior, para ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, pemuda dan stakeholder se-Sumut," kata Parulian saat ditemui di sekretariat pemenangannya, Jalan Medan-Batang Kuis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Rabu (21/12).
Mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumut ini mengaku ada 3 motivasi sehingga berniat menjadi calon DPD RI perwakilan Sumut. Pertama, ingin melihat wajah kepemimpinan secara jelas, agar bisa jelaskan ke masyarakat.
Kedua, ingin melihat seperti apa kekuatan seorang DPD itu supaya bisa membantu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah lembaga DPD dibiayai oleh negara dan diberikan fasilitas, tentu harus bermanfaat kepada masyarakat.
“Manfaat itulah yang mau saya ejawantahkan supaya lebih luas manfaat gunanya bagi masyarakat. Saya pikir banyaklah motivasi lain, tapi yang pasti adalah saya mau coba sebagai anak petani, anak desa kondisi ini harus saya bawa ke desa itu juga, supaya bagaimana anak desa itu tidak pernah putus semangat dan angan-angan serta cita-cita boleh tinggal di desa, tetapi pemikiran harus nasional,” sebutnya.
Parulian yang juga alumni santri dari Ponpes Syekh Ahmad Daud Nabundong Paluta, sekaligus alumni IAIN/UIN Sumut, mengaku sejauh ini pihaknya terus bekerja, termasuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diberikan KPU.
Lebih lanjut dikatakan untuk pencalonan DPD RI saat ini timnya sudah menyelesaikan proses dalam tahapan berkas untuk diantar dan diunduh dikirim ke KPU.
“Intinya, untuk calon DPD ini tekad saya sudah bulat, dan sudah di-bismillahkan dan tidak mungkin lagi ada cerita mundur,” papar mantan Sekretaris Ansor Sumut ini.
“Ke depan mohon masukan ataupun gambaran yang lain terhadap kelancaran dan kesuksesan terhadap perjalanan ini. Saat ini semua tim sedang bekerja,” ujarnya.
“Kalau persyaratan 3000 KTP, tapi yang sudah kita hitung saat ini lebih dari ketentuan. Kenapa ini dilakukan, kita menjaga barangkali ada beberapa dukungan itu NIK-nya belum terdaftar otomatis batal. Maka kelebihannya itu nanti menutupi,” pungkasnya.
(KAH/RZD)
