“Salah program yang cukup bagus, berobat gratis cukup dengan KTP. Hal ini tentunya perlu sosialisasi bisa menggunakan medsos yang ada agar masyarakat tahu dan mengerti,” sebut Ketua Perwakilan Umat Buddha (Walubi) Sumut ini usai bakti sosial bersama Yayasan Rotary Club Medan Deli di Titi Kuning, Minggu (25/12).

Soalnya, kata Brilian, masyarakat itu paling tidak membutuhkan lima hal dasar. Perama, pendidikan. Jangan sampai masyarakat tidak mengenyam pendidikan. Kedua adalah kesehatan. “Sebenarnya jika pengontrolan yang baik dengan anggaran yang tidak besar cukup untuk jaminan kesehatan seluruh masyarakat. Program universal health coverage (UHC) ini masih belum maksimal. Beberapa kali saya turun, banyak masyarakat yang belum paham dan tertunggak BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Kedua, birokrasi. Birokrasi kita belum bagus. Masih ada perhitungan angka dan koneksi. Ini yang perlu walikota turun. Karena banyak penduduk yang mengurus KTP masih kewalahan. Belum lagi, kepling yang kasihan karena adanya pemikiran kalau kepling mendapatkan sesuatu dari masyarakat, sehingga mendapat imej buruk dari aparat kelurahan, kecamatan dan catatan sipil. Padahal petugas itu sudah dibayar negara.

Dulu sewaktu menjadi anggota DPRD Sumut, katanya, dia pernah berkomentar, masyarakat pada umumnya tidak meminta pengurusan administrasi gratis. Bayar pun tidak masalah. Hanya perlu cepat dan ketepatan perlu. Misalnya, pengurusan KTP bayar 50 ribu rupiah tidak masalah, tapi harus cepat siap dan resmi bayar ke kas negara. Masyarakat minta surat apa, bayar 50 ribu rupiah, secara resmi. Supaya semua surat tersebut dengan bayar dengan angka yang jelas. Dan PNS itu bisa dapat insentif dari sana, dan sah tidak pungli.

“Lima puluh ribu rupiah cukup maksimal semua jenis surat dan bisa dibuatkan perda. Birokrasi jangan selalu dianggap gratis, tapi warga butuh cepat,” katanya.

Ke empat, lanjutnya, warga membutuhkan keamanan. Saat ini keamanan cukup bagus. Tapi masih ada beberapa kasus begal. Hal ini, perlu pendekatan ke orangtua, sekolah dan organisasi kelompok pemuda. Dulu pernah ada, para geng geng motor digiring dan dibina sehingga mereka menjadi terarah dan baik. Jangan lihat mereka sebagai musuh, khawatirnya akan bertambah bringas.

“Kalau bisa menjinakkan geng motor, sebagian kejahatan terhindar. Selain itu, bagi mereka yang berbuat tindak pidana, karena berbagai faktor ekonomi, narkoba dan lainnya. Hal ini harus dibina. Bila perlu, gunakan dan tambah anggaran kelurahan,” jelas Brilian.

Terakhir, masalah infrastrutur. Jalan ada yang bagus, dan yang lain masih kurang. Masalah infrasruktur yang penting selain jalan, air dan lisrik. “Air sudah oke, jalan juga oke. Listrik juga sudah oke. Hanya saja, perlu juga perhatian P2TL. Diharapkan petugas P2TL jangan sampai menjadi ajang pungli,” tambah Brilian.

Di sisi lain banjir dan sampah masih memprihatinkan. Khususnya di pasar. Pedagang yang tidak terkoordinir dengan baik, sehingga tidak terambil dengan baik sampah yang ada, saat ini. Ada riol besar tapi kalau tidak masalah sampah dan pasir tanah yang tidak terbuang dengan baik tidak sampai setahun riol itu akan tumpat lagi. Di lain pihak, di Jalan Thamrin masih banjir. Di belakang jalan itu ada parit busuk sampai hari ini masih busuk paritnya. Dengan riol yang ada, akan sangat bermanfaat agar tidak terjadi banjir lagi.

“Kalau lima hal ini dijalankan ini sudah bagus. Totally kalau dinilai Pak Bobby angka 8. Tapi ada hal yang sangat diperhatikan adalah birokrasi kesehatan dan pendidikan gratis harus benar benar tepat sasaran. Karena tujuan bantuan itu kepada mereka yang tidak mampu. Jangan sampai mereka tidak dapat, berarti ada masalah di unsur pemerintahannya,” ungkap Brilian lagi.

Brilian juga mengomentari soal kanal Medan. Kanal Sungai Babura tembus sampai Sungai Ular. Sejak dibangun sampai hari ini masih belum berfungsi maksimal. “Ibarat kalau banjir di Kampung Aur sudah sepinggang, air baru masuk ke kanal ini. Kalau pengendalian di kanal bisa berfungsi dengan baik maka banjir di Kampung Aur bisa teratasi. “Perlu minta walikota minta ke Balai Sungai untuk dibuat anggaran pengontrolan air di pinggir kanal dimasukkan ke kanal,” ucapnya.

Terakhir masalah, pengalihan arus lalu lintas. Brilian meminta agar walikota mengevaluasi perubahan arus lalulintas tersebut. Soalnya, beberapa titik perubahan tersebut bagus, tetapi di beberapa titik menjadi masalah baru. Terkesan perubahan arus lalulintas itu, hanya mengalihkan kemacetan.

(NAI/JG)