Enumerator Pendataan Regsosek sedang Melakukan Pendataan Keluarga (Dokumentasi: Bappenas)
Analisadaily.com, Jakarta - Dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia selalu tumbuh di atas rata-rata ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun stabil dikisaran 5 – 6 persen. Hal ini menjadi salah satu alasan Indonesia masuk ke dalam kelompok G20 dan bahkan di 2022 menjadi Presidensi G20. Jika ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi dengan PDB terbesar ke-5 di tahun 2045 (100 tahun Indonesia Merdeka). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah ke atas menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045 (KemenPPN/Bappenas, 2019).
Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. (Sumber: KemenPPN/Bappenas, 2019)
Berbicara tentang kelompok menengah, dalam Visi Indonesia tahun 2045:
Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur disebutkan bahwa kelompok menengah menjadi salah satu kunci dalam meraih visi tersebut, terutama dalam mendukung pembangunan negara . Dengan kebijakan yang tepat untuk menumbuhkan jumlah dan daya saing kelas menengah, Indonesia dapat menggapai arah pembangunan yang lebih baik. Kelas menengah adalah konsumen utama dari perekonomian, kelas menengah berinvestasi pada pendidikan, perempuan kelas menengah memiliki kemungkinan bekerja yang lebih tinggi, kelas menengah menciptakan lapangan kerja (Alatas, 2019). Dari pandangan para ahli tersebut, bisa disimpulkan kembali bahwa, intervensi yang tepat terhadap kelompok menengah dan menuju menengah menjadi kunci kemajuan kita masa depan. Namun demikian, intervensi tersebut juga harus berprinsip inklusif, yaitu tetap mempertimbangkan pengaruh positif terhadap kelompok miskin dan rentan.
Tahun 2022, kami memperkirakan sekitar 13,25 persen penduduk Indonesia masuk kelas menengah ke atas (Susenas, 2022). Untuk mencapai Visi Indonesia 2045, bahwa 70 persen penduduk Indonesia masuk kelas menengah atas, maka selama 23 tahun ke depan, pemerintah harus mendorong rata-rata 2,3 persen per tahun penduduk naik menjadi kelas menengah atas atau diperkirakan sekitar 6 – 7 juta jiwa per tahun. Target yang lebih berat dibandingkan mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol pada tahun 2024 atau rata-rata 2 juta per tahun jika saat ini penduduk miskin ekstrem kita tersisa 5,9 juta jiwa.
Melihat tantangan yang cukup besar, kita harus membangun pendekatan tidak biasa (
business not as usual) dan disiplin dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Menuju ke sana banyak yang harus dirancang oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM yang menguasai Iptek untuk meningkatkan daya saing dan resilien tenaga kerja dan kewirausahaan pada kelompok menengah. Ini menjadi resep penting karena mereka yang akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia di masa depan.
Kualitas manusia Indonesia yang berdaya saing akan meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Hal ini untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan secara Makro dengan digerakkan oleh investasi dan produktivitas yang tinggi di sektor perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa.
Dalam melakukan intervensi bagi kelompok menengah, perlu untuk diperhatikan bagaimana intervensi ini bisa memberikan pengaruh positif bagi kelompok miskin dan rentan. Contoh intervensi yang dapat diberikan untuk kelompok menengah misalnya dengan pemberian akses modal usaha yang kompetitif yang diharapkan dapat menguatkan rantai pasok, meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi seiring dengan meningkatnya investasi. Dampaknya adalah lahirnya kesempatan kerja yang inklusif dan adaptif yang berdampak terhadap masalah sosial.
Persebaran Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan (2022)
Saat ini, Indonesia belum mempunyai informasi yang lengkap dan detil terkait peta kesejahteraan penduduk dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Sementara pemerintah membutuhkan informasi tersebut untuk menyasar program-program pembangunan yang tepat dan sesuai, seperti penguasaan iptek dan peningkatan daya saing menuju Visi Misi Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia menjawab kebutuhan tersebut. Pendataan Awal Regsosek telah dilaksanakan secara serentak oleh BPS pada tgl 15 Oktober hingga 14 November 2022. Data Regsosek yang dikumpulkan tidak hanya untuk memantau apakah target mendorong 6 – 7 juta individu naik kelas menengah atas tercapai atau tidak, tapi bisa dijadikan monitoring capaian-capaian pembangunan lainnya. Dalam prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, bagi pakai atau interoperabilitas Regsosek dengan sistem dan data lain bisa mewujudkan satu data sasaran pembangunan sesuai mandat Perpres 39 tahun 2019. Mari dukung Regsosek agar Indonesia bisa menuju negara berpendapatan tinggi karena penduduk menengah atasnya terus tumbuh.
(Adv)
