Target capaian PAD yang dikoordinatori Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun 2022 sebesar Rp 96 miliar, namun realisasi hanya sekitar Rp 56 miliiar atau tidak tercapai Rp 40 miliar.

Gagalnya capaian target PAD mengakibatkan sekitar Rp 17,8 miliar proyek fisik 2022 tidak bisa dibayarkan. Dari Rp 17,8 miliar itu, Rp 15,7 miliar proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum ( PU), sisanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fajaruddin Hasibuan ketika ditemui membenarkan hal itu. Kata Fajaruddin, ada sekitar Rp 17,8 miliar proyek fisik 2022 belum dibayar akibat gagalnya capaian PAD.

"Iya sekitar Rp 17,8 miliar proyek fisik belum dibayarkan," kata Fajaruddin.

Fajaruddin menjelaskan, selain proyek fisik yang bersumber dari DAU, TPP pejabat satu bulan yaitu Desember 2022 juga belum dibayarkan.

"Tahun lalu juga memang gagal capaian PAD, namun mungkin karena banyak anggaran Covid-19 yang tidak terpakai, jadi dana itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain, jadi kegagalan capaian target PAD itu bisa tertutupi. Sekarang tidak ada lagi Covid-19," kata pria yang akrap dipanggil Fajar ini.

Fajar juga menambahkan, selain proyek fisik, belanja barang dan jasa, seperti perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu bulan yaitu Desember 2022 belum juga dibayarkan.

"Jadi anggaran untuk membayar proyek fisik tidak tersedia, dan ini baru yang pertama kali terjadi, paling kita butuh dana Rp 24,9 miliar," jelas Fajar.

Ketika ditanya langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi persoalan ini, Fajar mengatakan, tim anggaran segera rapat untuk mencari jalan keluar persoalan tersebut.

"Ini kami mau rapat tim anggaran, bagaimana nanti kita cari solusinya," tegas Fajar.

(ATS/RZD)