Ketua DPW PKS Sumut, Usman Jakfar, mengatakan pengukuhan dewan pakar ini menyakinkan bahwa PKS datang dengan politik gagasan. Karena itu, kata dia, posisi dewan pakar ini diisi oleh orang-orang yang pakar di bidangnya masing-masing.

"Ini kita perlukan untuk meningkatkan kualitasnya dari struktur PKS itu sendiri. Yang kedua, untuk membangun Indonesians yang perlu pandangan-pandangan pakar," kata dia.

Usman menyebut sekarang ini PKS bekerja dengan empat mesin dengan adanya dewan pakar dan dewan penasehat, yang sebelumnya melalui struktur dan kader. Dia menegaskan hal ini merupakan bentuk keseriusan PKS dalam mencapai visi dan misi.

"Karena itu keberadaan dewan pakar tentu sangat diperlukan, semangat kita transformasi dan kolaborasi. Seluruh kelebihan Indonesia, Sumatera Utara, khusus Kota Medan, SDM yang beragam berbagai bidang kita ramu, kita gabungkan, menyatu di dewan pakar duduk bersama," tegasnya.

Ketua DPD PKS Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis, mengutarakan dewan pakar dan dewan penasehat ini salah satu langkah upaya memperbanyak dukungan. Hal ini setelah pihaknya menargetkan PKS Kota Medan menang pada Pemilu serentak tahun 2024.

"Saat ini kita ada tujuh kursi di DPRD Kota Medan. Dan untuk yang akan datang kita menargetkan sebanyak 14 kursi," terangnya.

Sebelas orang dilantik menjadi Dewan Pakar PKS Kota Medan. Di antaranya, Ketua Dewan Pakar PKS Kota Medan, Rinaldi Wirakesuma dan Sekretaris Dewan Pakar PKS Kota Medan, Rudiawan Sitorus.

Sedangkan anggota Dewan Pakar PKS Kota Medan, Zulham Effendi, Muhammad Yusuf Supriono, Amiruddin Sirait dan Sakhira Zandi. Kemudian, Ade Taufiq, Yuli Safitri, Nining Julie Astuty dan Doni Hardiani Siregar.

Enam orang sebagai Dewan Penasehat PKS Kota Medan. Di antaranya, Ketua Dewan Penasihat PKS Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong dan Sekretaris Dewan Penasihat PKS Kota Medan, Misgianto Muhammad Rofiq.

Sedangkan anggota Dewan Penasehat PKS Kota Medan di antaranya Fahri Abdurrauf, Jhon Hendri, Sa'adah Mukhtar dan Yusrida Safitri Marpaung. Pelantikan ini sebagai salah satu alasan legalitas serta merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) PKS Pasal 48.

(JW/CSP)