"PKB sebagai kekuatan politik nasional merasa terhormat bisa menjadi bagian utama dari proses perjuangan mewujudkan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi tersebut," katanya saat memberikan sambutan perayaan Imlek 2574 yang diselenggarakan DPP PKB di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (18/1).

Muhaimin menjelaskan, hasil perjuangan tersebut dapat dirasakan saat ini melalui perayaan Imlek, yang juga telah menjadi hari libur nasional.

Dia mengatakan, PKB bersama Presiden Ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur, bangsa Indonesia berhasil mengakhiri masa-masa diskriminasi. Muhaimin menceritakan saat Gus Dur menjadi Presiden, Kwik Kian Gie langsung diminta masuk kabinet menjadi Menteri.

"Bahkan warga Tionghoa yang selama puluhan tahun dibatasi hak-hak politiknya, saat ini telah menunjukkan peran strategis nya secara sama dan setara,” katanya menegaskan.

Dia mengungkapkan beberapa kader-kader terbaik Tionghoa PKB yang nanti akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024.

Muhaimin berharap para kader PKB tersebut akan menjadi kebanggaan dan ikut memperjuangkan aspirasi warga Tionghoa dan ikut memastikan kebhinekaan serta Pancasila merupakan hal yang final bagi Indonesia.

"PKB akan tetap berada digaris terdepan dalam menjaga kebhinekaan dan Pancasila. Bahkan salah satu pesantren PKB di Gresik, saat ini akan dibangun dengan gaya arsitektur Tionghoa dengan gerbang dan bangunan khas Tionghoa," ungkapnya.

Selain itu dia mengatakan Imlek tahun ini disebut sebagai Tahun Kelinci, yang melambangkan umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa. Karena itu tahun 2023 diprediksi menjadi tahun harapan.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menjelaskan imlek bagi PKB bukan hanya sekadar perayaan yang dilakukan secara gembira, namun menjadi simbol dalam menghapus diskriminasi di Indonesia.

"Imlek bagi PKB menjadi bagian sejarah yang utuh dan menjadi simbol perjuangan PKB serta bangsa Indonesia hapus diskriminasi di NKRI," tuturnya.

Karena itu menurut dia, dalam setiap perayaan Imlek, PKB selalu ingat persoalan kesetaraan, memperkuat persaudaraan, dan mewujudkan bersama-sama cita-cita proklamasi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(RZD)