"Kita terus melakukan berbagai cara dan inovasi guna menciptakan lapangan kerja di Tapsel, BLK salah satunya," katanya di Aula UPTD BLK Tapsel, Siharang Karang, Kota Padangsidimpuan, Selasa (31/1).

Diharapkannya, para peserta yang dilatih di UPTD BLK Tapsel dapat mengikuti setiap rangkaian pelatihan dengan serius.

"Kami banyak menghadirkan paket pelatihan, yang ke semua pesertanya itu membludak, meski diberikan secara gratis, namun tidak mengurangi kualitas," ujarnya.

Menurutnya, jika pelatihan diikuti dengan serius, maka peserta yang ikut dalam pelatihan akan sukses. Sebagai contoh, sejumlah ibu-ibu yang ikut latihan membuat kue yang sebelumnya diadakan di Sipirok sudah bisa menghasilkan kue dengan citarasa enak.

"Sekarang mereka sudah membuka usaha dan sudah punya pangsa pasar sendiri di sekitar Batangtoru dan Sipirok," ungkapnya.

Lebih lanjut Dolly menyampaikan, usaha tersebut didorong untuk masuk dalam kategori elektronik, sehingga bisa bekerja sama pemerintah dari berbagai lapisan.

"Kita juga beri pelatihan dalam hal pemasaran digital, agar para peserta yang sudah dilatih di BLK bisa pasarkan produknya jauh lebih maksimal. Produk Tapsel sudah ada yang memesan dari KJRI Turki dan baru-baru ini Afrika Selatan," katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapsel, Achmad Raja Nasution mengatakan, pelatihan ini digelar dalam rangka mencetak para tenaga ahli, baik di bidang formal maupun informal.

Para peserta sebelum mengikuti latihan telah melewati tahap seleksi agar ilmu yang didapat sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Dalam BLK juga diberikan pelatihan dasar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) khususnya bagi siswa SMK di Tapsel yang sudah lulus dari ujian di sekolah," jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Tapsel, Novita Sari Wahyuni melaporkan, tujuan Bimtek Petugas Retribusi Pasar Rakyat se-Kabupaten Tapsel ini agar calon petugas retribusi dapat memiliki sertipikat kelayakan yang dikeluarkan UPTD-BLK Kabupaten Tapsel.

"Sertipikat itu menjadi dasar kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dalam menetapkan SK penetapan petugas retribusi dan keamanan pasar rakyat," tuturnya.

Lebih lanjut Novita mengatakan, upah yang akan dibayarkan kepada petugas Pasar Rakyat telah ditampung dalam APBD 2023 yang disertai dengan jaminan kesehatan dari BPJS.

"Semua itu ditanggung oleh daerah. Sedangkan untuk pelatihan petugas retribusi belum ditampung dalam APBD 2023," katanya.

(HIH/RZD)