"Kita sangat sesalkan sekali bila ada yang menghambat aktivitas ekspor-impor di kawasan Pelabuhan Kuala Langsa, terutama dari pihak KSOP itu sendiri ,"tegas Maimul Mahdi dari Fraksi Partai Aceh, Rabu (1/3).

Diungkapkan, sebelumnya Kapal KM Nagata yang akan melakukan ekspor perdana di pelabuhan Kuala Langsa, KSOP Kelas IV Kuala Langsa, menghambat kapal masuk.

Seharusnya, pihak KSOP tidak boleh menghambat. Tujuan dari ekspor- impor di pelabuhan Kuala Langsa untuk membangun ekonomi masyarakat dan sebagai pendapat daerah.

Lanjut Maimui Mahdi, bahwa DPR Aceh saat ini juga sedang menyusun draf qanun tata niaga termasuk di dalamnya mengatur tentang ekpor- import. Dalam qanun ini juga untuk memudahkan para pengusaha untuk melalukan ekpor-impor melalui pelabuhan yang ada di Aceh, khususnya pelabuhan Kuala Langsa.

"Meskipun qanunnya belum rampung atau belum ada, namun sesuai MoU Helsinki telah disepakati kewenangan Aceh tentang pengelolaan pelabuhan laut, dan hanya enam hal yang menjadi kewenangan pusat,"jelasnya.

Selain itu, sesuai dengan program Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, stekholder semua harus mendukung pelabuhan Kuala Langsa supaya bisa bergeliat dan berkembang.

Diharapkan kepada Pemerintah kota Langsa terus berupaya dan menjembatani agar terus mendukung fasilitas dan infrastruktur yang memadai di pelabuhan Kuala Langsa.

(DIR/CSP)