Penghargaan tersebut diterima Waris didampingi Kadis Kesehatan, dr Nurhidayah Ritonga, saat menghadiri acara penyerahan penghargaan UHC kepada Pemerintah Daerah yang sukses mendukung orogram strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Selasa (14/3).

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, setelah memberikan penghargaan kepada 22 Gubernur dan 334 Bupati/Wali Mota seluruh Indonesia, mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ma'ruf Amin menjelaskan, dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Target tersebut yaitu 98 perse. penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah," sebutnya.

Ma'aruf Amin mengungkapkan, sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

"Saya menekankan, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif," tegasnya.

BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit).

"BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada," ujarnya.

Ghufron menekankan penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat, andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

Walikota Tanjungbalai, Waris Tholib mengungkapkan, Pemko Tanjungbalai, dengan jumlah penduduk 179.589 jiwa berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap seluruh masyarakat.

"Salah satunya diwujudkan dengan menyediakan pembiayan untuk tercapai jumlah kepesertaan," tegasnya.

Waris mengucapkan rasa syukur karena kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Tanjungbalai pada 1 Februari 2023 sudah mencapai 95,63 persen dari total jumlah penduduk.

Waris juga sangat berharap beberapa hal terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan bisa ditingkatkan, sehingga siapa pun masyarakat Tanjungbala atau berada di wilayah manapun, dapat mengakses dan menikmati layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menunjukan kartu identitas kependudukan dan tercatat sebagai penduduk Tanjungbalai.

(RM/RZD)