Langkah tersebut akan menjadi kebijakan paling dramatis yang dibuat oleh pejabat dan legislator AS yang merasa khawatir kalau data pengguna TikTok akan dibocorkan kepada Pemerintah China. TikTok mempunyai lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Gedung Putih menolak untuk memberikan komentar terkait berita tersebut.

"Jika tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan keamanan nasional, divestasi tidak akan menyelesaikan masalah: perubahan kepemilikan tidak bisa memaksakan aturan baru terhadap aliran data atau akses," kata juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter dilansir dari Antara, Kamis (16/3).

Pimpinan TikTok, Shou Zi Chew, dijadwalkan untuk memberikan keterangan kepada Kongres AS pekan depan.

AS diperkirakan tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan tersebut karena harus berhadapan dengan aturan yang berlaku. Seperti yang terjadi pada era Donald Trump pada 2020 yang juga berusaha untuk melarang TikTok, tapi terhalang oleh keputusan pengadilan.

Pihak TikTok dan Komite Investasi Asing AS yang berada di bawah Kementerian Keuangan (CFIUS) sudah melakukan negosiasi selama dua tahun untuk membahas masalah keamanan data.

TikTok menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan lebih dari 1,5 miliar dolar AS untuk menjaga keamanan data dan menolak tuduhan melakukan tindak mata-mata.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa adalah pihak CFIU yang meminta TikTok melepaskan saham mereka. Tapi juru bicara Kementerian Keuangan AS menolak untuk berkomentar.

"Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran mengenai keamanan nasional adalah perlindungan data dan sistem pengguna di AS yang transparan, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang terpercaya," bunyi pernyataan TikTok pada Rabu (15/3).

(CSP)