Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LPSU) , Ansor Harahap yang juga putra Padanglawas mengatakan, kisruh pemerintahan Kabupaten Padanglawas yang sudah berlangsung sejak beberapa bulan belakangan, tidak hanya berdampak terhadap program kegiatan yang terganggu.

Apalagi melihat berita di media bahwa sudah sempat tiga minggu terjadi penundaan pencairan anggaran keuangan APBD Palas TA 2023. Malah dibarengi dengan penundaan dan pengurangan transfer DAU dari pemerintah pusat.

" Ekonomi masyarakat jelas sangat terganggu akibat terjadinya kisruh pemerintahan Padanglawaa," kata Ansor.

Selain ekonomi masyarakat terganggu dan program tidak jalan, honor pegawai non ASN maupun ASN juga ikut tertunda.

Bahkan tidak hanya sampai disitu, sebagaimana berita sejumlah media bahwa kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 yang tidak terbayarkan sekitar Rp, 17,8 miliar sampai sekarang belum juga dibayarkan.

Ansor mengungkapkan, banyaknya persoalan yang muncul di Padanglawas sepertinya bisa menjadi bom waktu, yang berpotensi berakibat fatal terhadap kelangsungan pemerintahan Padanglawas saat ini.

" Apalagi sampai sekarang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) belum rampung dan disampaikan melalui rapat paripurna di DPRD Padanglawas," tegas Ansor.

Ansor melihat, pihak.yang paling bertanggungjawab terkait kondisi Palas saat ini adalah DPRD.

termasuk yang paling bertanggungjawab terhadap apa yang dialami masyarakat Padanglawas saat ini,

" Mestinya anggota dewan itu harus bisa menyikapi permasalahan yang terjadi dengan bijaksana, jangan sampai mengorbankan rakyat," tegas Ansor.

(ATS/CSP)