Rumah Pelatihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditempati tenaga kerja honorer di Jalan Bukit Tempurung, Kota Tebingtinggi (Analisadaily/Chaidir Chandra)
Analisadaily.com, Tebingtinggi - Masalah rumah dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditempati tenaga kerja honorer berinisial FRN, hingga kini belum ada tanggapan serius dari Pemko Tebingtinggi.
Bahkan, masalah ini sudah pernah ditanyakan langsung ke Plt Sekdako, Bambang Sudaryono, beberapa waktu lalu. Bambang menjawab, akan ditindaklanjuti secepatnya.
Tapi, kenyataannya lain. Bahkan, Plt. Sekdako jadi bingung ketika masalah itu dipertanyakan kembali. "Sudah kita hubungi Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Marimbun Marpaung, tapi tidak berhasil. Hajar saja, lah, itu, sudah kita hubungi tapi tidak bisa," kata Bambang, Senin (10/4) lalu.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, seorang tenaga kerja honorer di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berinisial FRN memperoleh fasilitas istimewa berupa rumah dinas 1 komplek dengan SMP Negeri 8 di Jalan Bukit Tempurung, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi.
Di rumah dinas khusus tempat pelatihan itu, pegawai honorer FRN menempati dan tinggal bersama kedua anaknya. FRN sudah bertahun-tahun sebagai tenaga kerja honorer di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Bahkan, FRN bersama istri dan kedua anaknya pernah tinggal di rumah dinas Puskesmas Pabatu. Karena, istrinya dr. Dewi Hutahaean saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pabatu. Karena sesuatu hal, akhirnya pasangan ini berpisah lebih kurang 2 tahun lalu.
Kaitannya dengan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, FRN selamu pegawai honorer di Dinas Pertanian sebelumnya juga pernah tinggal bersama istri dan anaknya di rumah tantenya yang juga Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Marimbun Marpaung.
Bahkan, rumah dinas itu pernah jadi temuan, yakni pencurian arus listrik PLN. Karena, diduga daya listrik di rumah dinas itu rendah sehingga tidak bisa menggunakan AC. Akhirnya, tindakan pencurian arus dilakukan. Tidak diketahui secara rinci bagaimana penyelesaiannya dengan pihak PLN.
"Ya, kabarnya begitu. Diduga meteran itu berdaya 900 VA. Tidak mungkin bisa pakai AC dan mesin cuci, acapkali terjadi lompat karena tidak sesuai," aku warga di sana yang tidak mau namanya diwartakan.
"Memang ada data tenaga kerja honorer di Mantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tebingtinggi. Tapi, bisa juga tidak ada data honorer itu. Bayangkan saja, sebanyak 60 orang pegawai di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan," ucap Kadis BKPSDM, Syaiful Fachri Senin (10/4) lalu.
Di antara puluhan tenaga kerja honorer itu, entah dimana saja ditempatkan. KotaTebingtinggi dengan luas pertanian sawah tidak lebih dari 1.000 hektare harus menyediakan tenaga kerja honorer cukup banyak. Karena banyaknya tenaga kerja honorer, ada yang ditempatkan di Medan sebagai Kepala PAUD milik keluarga atau pribadi.
Ditanya tentang Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Marimbun Marpaung, sudah 11 tahun menjabat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kapan dirotasi atau mutasi, Kaban BKPSDM mengaku, tidak tahu. Semua itu tergantung pimpinan.
Isu beredar, Marimbun Marpaung calon Sekda Kota Tebingtinggi. Plt. Sekdako Tebingtinggi, Bambang Sudaryono mengatakan boleh-boleh saja. "Siapa pun ingin menjadi Sekda, silahkan. Tidak ada masalah, itu hak masing-masing," papar Bambang.
"Kalau ada laporan, langsung saya proses. Mana ada tenaga kerja honorer bisa dapat rumah dinas. Kalau peruntukannya rumah itu untuk pelatihan, ya untuk pelatihan. Tidak ada yang boleh tinggal di situ, itu sudah melanggar aturan tenaga kerja honorer dapat rumah dinas. Itu sudah luar biasa. Saya akan panggil dan tanyakan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Marimbun Manurung," janji Kepala Inspektorat Tebingtinggi, Kamlan Mursyid, Rabu (12/4) malam.
Dikatakannya, masalah masa dinas Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelumnya sudah dipertanyakan kepada mantan Wali Kota Tebingtinggi, UZ Hasibuan, beberapa waktu lalu. Tapi, tidak ada jawaban pasti dari UZ Hasibuan hingga saat ini.
"Semuanya aja kita tertibkan. Kalau ada tenaga honorer mendapat rumah dinas, kita akan cek. Begitu juga, bila ada pegawai honorer di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tapi rangkap kerja di tempat lain akan kita selidiki," jelas Sekdako, Bambang Sudaryono ketika itu.
(CHA/RZD)