Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dilansir dari Antara, Kamis (20/4).

"Peringatan Hari Kartini seharusnya menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk konsisten mengakselerasi pencapaian target kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah disepakati sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 5," ujar Lestari.

Berdasarkan Sustainable Development Report 2022, pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, pencapaian Indonesia di peringkat ke-5, di bawah Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia.

Menurut Lestari, sepak terjang RA Kartini yang gigih memperjuangkan kesetaraan perempuan di tengah budaya patriarki yang kental di lingkungan bangsawan Jawa pada masa lalu harus menjadi inspirasi para perempuan di masa kini untuk memperjuangkan hak-haknya.

Apalagi, sambung dia, pemahaman kesetaraan gender yang diperjuangkan saat ini merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pasalnya, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sehingga, masih banyak perempuan di negeri ini yang belum menikmati kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Untuk itu, dia berpendapat agar upaya meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Juni 2022 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa. Adapun sekitar 50,48 persen penduduk Indonesia didominasi laki-laki dan 49,52 persen perempuan.

Berdasarkan fakta itu, Lestari menilai semakin banyak perempuan yang terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan di ruang publik, akan semakin banyak pula kebijakan yang lahir berperspektif perempuan.

Dengan didukung berbagai peraturan yang mengedepankan pemenuhan sejumlah hak perempuan di ruang publik, ia meyakini upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam keseharian masyarakat bisa segera terwujud.

Tidak hanya itu, berbagai kebijakan tersebut juga menuntut dukungan semua pihak dalam pelaksanaannya.

"Tanpa ada political will dari para pemangku kepentingan, masyarakat hingga perempuan itu sendiri untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik, akan sulit bagi bangsa ini menghadirkan kesetaraan di berbagai bidang dan mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik seperti dicita-citakan RA Kartini," tutupnya.

(RZD)