Dalam KTT ke-42 ASEAN di Indonesia pada Rabu (10/5), para pemimpin organisasi kawasan ini menyeru semua pihak agar segera mengakhiri permusuhan di Myanmar yang dikuasai militer, mendorong dialog perdamaian, dan mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Hambatan terbesar untuk pembicaraan damai adalah junta militer," kata Juru Bicara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, Kyaw Zaw dilansir dari Antara, Kamis (11/5).

Kyaw Zaw mengatakan junta berusaha memperdaya masyarakat internasional, dengan merujuk kepada kegagalan militer dalam menerapkan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati antara pemimpin junta dengan ASEAN beberapa bulan setelah kudeta memicu kerusuhan yang meluas di seluruh Myanmar.

"Junta tidak pernah menepati janjinya," tutur Kyaw Zaw.

Kudeta yang dilancarkan junta terhadap pemerintahan sipil pimpinan peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 2021 telah memundurkan proses demokrasi Myanmar yang dibangun selama satu dekade.

Peristiwa itu diikuti oleh penumpasan unjuk rasa besar-besaran oleh militer sehingga memicu perlawanan bersenjata dari warga sipil.

Rezim militer berada di bawah tekanan karena pejuang perlawanan, bersama kelompok etnis bersenjata, terus memerangi pasukan junta.

Sebagai pembalasan, militer telah mengintensifkan serangan, ketika berusaha mengonsolidasikan kekuasaan menjelang pemilu yang direncanakan.

Selama berbulan-bulan, India diam-diam melibatkan para pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar, selain negara tetangga China, India, dan Thailand, dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian.

Sejak akhir 2021, ASEAN melarang junta menghadiri pertemuan tingkat tinggi.

(CSP)