Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Volker Turk, menyampaikan pernyataan di Port-au-Prince, Haiti 10 Februari 2023. (Reuters/Ralph Tedy Erol/File Foto)
Analisadaily.com, Tunisia - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, meminta Tunisia untuk berhenti membatasi kebebasan media dan mengatakan pihaknya mengkriminalisasi jurnalisme independen sejak Presiden Kais Saied merebut kekuasaan luas pada 2021.
Kebebasan berbicara dan media adalah keuntungan utama bagi warga Tunisia setelah revolusi 2011 yang menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dan memicu protes Musim Semi Arab.
Namun para aktivis dan jurnalis mengatakan kebebasan berbicara menghadapi ancaman serius di bawah pemerintahan Saied.
"Tindakan keras awal tahun ini terhadap hakim, politisi, pemimpin buruh, pebisnis dan aktor masyarakat sipil kini telah menyebar ke sasaran jurnalis independen, yang semakin sering dilecehkan dan dihentikan dari pekerjaannya," kata Turk dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters, Sabtu (24/6).
Lusinan jurnalis dan aktivis bulan lalu memprotes pembatasan kebebasan dan persidangan yang menargetkan jurnalis dan blogger.
Turk mengatakan, sejak Juli 2021, Kantor HAM PBB di Tunisia telah mendokumentasikan 21 kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis.
"Saya mendesak Tunisia untuk mengubah arah," katanya.
Sindikat Nasional utama Jurnalis Tunisia mengatakan bahwa kebebasan telah mengalami kemunduran serius sejak 2011, dengan banyak blogger dan jurnalis menghadapi persidangan karena opini kritis terhadap pihak berwenang.
Dikatakan televisi negara telah menjadi corong propaganda untuk Saeid dan melarang semua lawannya untuk mengambil bagian dalam programnya. Saied menolak tudingan yang mengincar kebebasan.
(CSP)
