Masyarakat Adat Sumut Deklarasikan Cak Imin Jadi Presiden

Masyarakat Adat Sumut Deklarasikan Cak Imin Jadi Presiden
KELOMPOK Masyarakat Adat Sumut saat mendeklarasikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai Capres 2024 di Desa Sampali, Deliserdang, Sabtu (8/7) (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Medan - Kelompok masyarakat adat se-Sumatera Utara (Sumut) menggelar deklarasi untuk mendukung Gus Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Presiden 2024.

Dalam deklarasi yang berlangsung Sabtu (8/7) itu, mereka juga mendukung Mikhael Sinaga sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1 yang meliputi Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi.

Dalam keterangan pers yang diterima Analisadaily.com, Senin (10/7), deklarasi dukungan bagi Cak Imin itu dilangsungkan di Desa Sampali, Deliserdang, yang merupakan wilayah perjuangan masyarakat adat.

"Ada sejarah di balik dukungan ini. Gus Muhaimin telah lebih dahulu memberikan penghargaan terhadap ayahanda saya (Alm) Afnawi Noeh sebagai pejuang reformasi agraria pada 2018," kata tokoh masyarakat adat setempat, Harun Noeh dalam acara itu.

Selain itu, Harun juga menilai sosok Cak Imin adalah yang paling tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang akan habis masa jabatannya pada 2024.

"Sosok Gus Muhaimin ini sangat masuk dari berbagai kalangan, baik kalangan milenial maupun yang tua. Saya yakin jika Cak Imin terpilih menjadi presiden maka negara ini akan lebih baik lagi," terangnya.

Dalam acara tersebut, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Mikhael Sinaga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Masyarakat Adat Nusantara yang mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai capres.

"Aspirasi ini tentunya akan disampaikan langsung kepada Ketua Umum Muhaimin Iskandar," katanya.

Disampaikannya juga, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tengah dibahas di DPR perlu segera diselesaikan. Jika masyarakat adat di Sumut mempercayainya menjadi anggota DPR RI, dia berjanji menuntaskan UU tersebut.

Hal ini seiring dengan perjuangan PKB dalam meningkatkan dana desa. RUU Masyarakat Adat ini pun akan menjadi salah satu perjuangan PKB untuk masyarakat di akar rumput

"Komitmen PKB adalah memperjuangkan kaum yang paling membutuhkan, salah satunya masyarakat adat yang selama ini belum juga diakui dengan suatu undang-undang. Ini akan menjadi prioritas saya di DPR RI nanti," tutup Mikhael disambut antusiasme masyarakat.

(GAS/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi