Syarmadani menyampaikan, apresiasi atas terlaksananya rakor yang sangat konstruktif (membangun) ini. Dengan adanya saran, masukan dari berbagai pihak, bagaimana Pemerintah Kota Tebingtinggi dan jajaran, serta stakeholder terkait menyikapi IDI di Kabupaten/Kota, terkhusus di Kota Tebingtinggi.

"Semoga, ini semakin memperbaiki kita dalam tata kelola pemerintah. Tentu, kami mengucapkan terimakasih kepada tim IDI. Baik dari Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas dan BPS. Mudah-mudahan, ini juga memacu semangat kami untuk semakin lebih baik,"papar Syarmadani.

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas Kemenko Polhukam, Brigjen. Pol. Kristono mengatakan, wacana pengembangan IDI di level Kabupaten/Kota, merupakan hal positif. Karena, akar demokrasi bermula dari daerah. Selain itu, di level kebijakan formal, beberapa Kabupaten/Kota sudah memasukkan IDI, dalam program kerja mereka (contoh: Blitar dan Madiun).

Dia mengurai lebih lanjut, wacana IDI hingga level Kabupaten/Kota perlu dikaji mendalam. Berkelanjutan untuk mendapatkan peta yang lebih komprehensif, sehingga Pemerintah dapat memiliki alternatif alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan.

"Kemenko Polhukam sebagai leading sector IDI, akan mendukung setiap langkah yang mengarah dalam perbaikan demokrasi,"kristianto Kristono.

Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Astri Kusuma Mayasari, menyampaikan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indikator pembangunan bidang politik. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Nasional (menengah dan tahunan). IDI, juga menjadi salah satu indikator di dalam RPJPN 2025-2045.

Ditambahkan, penyusunan IDI merupakan kolaborasi bersama instansi pemerintah. Yaitu, Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah (Provinsi). IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah, seperti perguruan tinggi dan LSM. Keterlibatan ini, dilakukan pada penyusunan indikator, verifikasi data, serta FGD di pusat dan Provinsi.

Saat ini pengukuran IDI dilakukan untuk tingkat Nasional, Pusat dan Provinsi. Ke depan, Bappenas Bersama tim IDI berharap agar IDI juga dapat diukur untuk tingkat Kabupaten/Kota, sehingga ada satu kesatuan ukuran untuk pembangunan bidang politik.

Dengan pengukuran hingga tingkat Kabupaten/Kota. Direktur Polkom tersebut berharap nantinya, IDI dapat digunakan sebagai salah satu komponen penilaian untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ataupun Dana Insentif Daerah (DID).

Ucapan terimakasih turut disampaikan Direktur Politik dan Komunikasi (Polkom), atas persiapan yang telah dilakukan Pj. Wali Kota Tebingtinggi beserta jajaran.

Dia mengakui, bahwa dirinya belajar banyak dari sosok Penjabat Wali Kota, yang mana menurut Direktur Polkom tersebut, Penjabat Wali Kota merupakan seorang ahli dalam IDI, dan ini merupakan kesempatan baik bagi Kota Tebingtinggi dan Provinsi Sumatera Utara untuk banyak mendapat insight (wawasan) dari Penjaat Wali Kota tentang IDI.

“Semoga nanti inisiatif untuk mencoba melakukan pengukuran IDI di level Kabupaten/Kota bisa benar dilakukan, dan melihat tingginya antusias yang ditunjukkan. Kemungkinan Kota Tebingtinggi ini bisa menjadi field project IDI yang pertama untuk Kota,”pungkas Astri Kusuma Mayasari.

Statistisi Ahli Madya Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, Nona Iriana mengatakan, aspek metode penyusunan IDI yakni kebebasan dengan 7 indikator, kesetaraan (7 indikator) dan kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator).

Yang mana Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2022 sebesar 80,41 tingkat Nasional, 84,29 tingkat Pusat dan tingkat Provinsi (rata-rata) sebesar 77,95 (Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 79,53 di peringkat ke 16 dari 35 Provinsi).

Rapat koordinasi ini dilanjutkan kunjungan peninjauan pelayanan di MPP (Mal Pelayanan Publik) Kota Tebingtinggi, di Jalan Gunung Leuser BP7.

(CHA/CSP)