Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mengatakan, terkait pemberitaan baru-baru ini, perlu diluruskan bahwasannya untuk Parking Hub di Kaldera Toba Nomadic Escape, Ajibata, Kabupaten Toba, untuk pengerjaannya dari mulai proses lelang adanya di Kemenpar, bukan di BPODT, melalui LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

"Jadi, prosedur standarnya itu prosedur LPSE," katanya saat bertemu dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Pariwisata (Forlispar) Sumut, di Kantor BPODT, Jalan Kapten Patimura, Medan, Rabu (30/8) sore.

Jimmy menuturkan proses pengerjaan sampai dengan penyelesaian rutin dilakukan monitoring dan evaluasi atau monev. Dilibatkan pihak-pihak sesuai prosedur, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sudah disampaikan bahwa pekerjaan Parking Hub itu dibagi dalam dua tahap dan selalu diketahui oleh BPK," tuturnya didampingi Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik, Bambang Cahyo Murdoko, beserta Kepala Divisi Komunikasi Publik – BPODT, Nelson Lumbantoruan.

Jimmy menjelaskan untuk tahap pertama pengerjaan Parking Hub pada tahun 2021, dan selesai tidak ada masalah sama sekali, serta tidak ada kekurangan volume. Kemudian di tahap 2 pada tahun 2022, juga sudah selesai.

"Memang, ada ditemukan kurang volume. Tapi, kami sudah lakukan tindak lanjut sesuai dengan laporan tersebut, dengan arahan tersebut. Kami sudah hubungi pihak penyedia, dan pihak penyedia bersedia menyelesaikan kekurangan. Sekarang sedang proses, bahkan sudah setor sebagian, tinggal sisanya," jelasnya.

Jimmy juga mengungkapkan secara prinsip dalam pekerjaan itu di sisi proses prosedur administrasi tidak ada masalah. Karena melibatkan semua pihak dari awal, termasuk Inspektorat Utama dari Kemenpar terus memantau dari tahap 1 dan 2.

"Juga diadakan monev rutin per tiga bulan," ungkapnya.

Kata Jimmy, dari segi fungsionalitas, memang betul saat ini Parking Hub belum difungsikan secara maksimal, karena jalannya belum ada. Itulah kondisinya saat ini, karena dananya belum cukup.

"Kita pernah menawarkan ke pengunjung, tapi pengunjung keberatan. Jaraknya terlalu jauh, jalannya tidak ada, takutnya bisa masuk tidak bisa keluar, kalau hujan, mobilnya bisa-bisa tidak lewat," ujarnya.

Jimmy mengatakan bahwa di kawasan itu jalan belum layak. Pihaknya juga sudah mengajukan dan sedang berproses di kementerian terkait. Pihaknya juga sudah memohon agar dibangunkan akses jalan, supaya fungsi Parking Hub dipakai betul-betul secara sempurna bisa dilakukan.

"Dengan begitu, nantinya semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang dimau. Saya memandang, ini sebagai bentuk perhatian dari seluruh elemen masyarakat tentang pembangunan di Danau Toba," terangnya.

Jimmy menambahkan bahwa anggaran pembangunan Parking Hub tahap pertama anggarannya Rp 9,98 miliar. Tahap kedua tahun 2022, Rp 4,67 miliar. Totalnya Rp 14,65 miliar. Kontraktor pada tahap pertama CV Inti Bumi, dan tahap kedua PT Sang Buma Garuda Perkasa.

"Itulah sebenarnya total anggaran pembangunan Parking Hub. Bukan seperti yang lain mengatakan sekitar puluhan miliar, tidak. Totalnya Rp 14,65 miliar yang benar," tambahnya.

(JW/RZD)