Dilansir dari Reuters, jika disetujui pada 14 Oktober, tindakan tersebut akan memasukkan masyarakat adat ke konstitusi dan membentuk badan penasehat untuk memberikan masukan kepada masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres mengenai kebijakan yang berdampak pada mereka.

Penduduk asli Australia, yang berjumlah 3,8 persen dari populasi, menghadapi kerugian termasuk diskriminasi, hasil kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta tingginya tingkat penahanan.

Namun usulan “Suara untuk Parlemen” sepertinya akan kalah, menurut sebuah jajak pendapat pekan lalu, yang merupakan survei bulanan kelima berturut-turut yang menemukan para pemilih menentang perubahan tersebut.

Yes23, kelompok di balik acara "Walk for Yes", mengatakan sekitar 20.000 orang hadir di Brisbane, kota terbesar ketiga di Australia, dengan demonstrasi dijadwalkan di Sydney, Melbourne, Perth, Hobart, Canberra, Darwin dan Newcastle.

Banyak peserta yang mengenakan kaus oblong dan memegang plakat bertuliskan "Pilih Ya!", menurut rekaman Australian Broadcasting Corp (ABC).

Untuk mengubah konstitusi, referendum, yang didukung oleh pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, akan membutuhkan mayoritas nasional dan mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian Australia.

Sebagian besar masyarakat adat mendukung referendum, namun beberapa orang, seperti aktivis No, Warren Mundine, mengatakan referendum ini merupakan gangguan dalam mencapai hasil yang praktis dan positif dan tidak akan sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada mereka.

“Jika kita bisa melakukan tiga hal saja, akuntabilitas, pekerjaan dan pendidikan, maka kita akan menyelesaikan sebagian besar masalah yang kita hadapi,” kata Mundine kepada ABC.

Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, hanya delapan dari 44 usulan perubahan konstitusi yang disetujui.

(CSP)