“Misalnya, jika kita lihat dalam debat yang dipakai elitis, kita tidak melihat ada wacana atau narasi-narasi yang benar kritis terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara pada umumnya,” kata Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Tongam Panggabean di sela-sela kegiatan ‘Panggung Rakyat Jelang Pemilu 2024’ yang digelar Kelompok Kerja (Pokja) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk Pemilu Bersih Sumatera Utara di Pos Bloc, Kota Medan, Selasa (6/2).

“Masalah yang kita maksud itu, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, konflik masyarakat adat, perampasan tanah, hak-hak masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan, hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas dan sebagainya. Walaupun dalam debat itu itu menjadi topik,” sambung Tongam.

Pada kegiatan itu, gabungan masyarakat sipil sebenarnya tidak melihat calon siapa yang didukung, bukan ke sana arahnya, tapi melalui panggung tersebut mereka ingin mengajak agar semua kontestan Pemilu atau pemilih bicara tentang hal yang paling substantif.

“Politik itu bukan hanya elektoral, politik kita setiap hari itu adalah politik memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, kelompok rentan yang lain, petani, yang seharusnya diselesaikan. Wacana ini hanya sering muncul di debat. Jadi kalau kita lihat semua pernyataan politisi, semua menyebutkan, tapi kita khawatir bahwa kekuatan untuk mengubah itu sebenarnya tidak ada,” tegas Tongam.

Jika hanya begitu maka akan kembali lagi pada apa yang dinamakan politik prosedural, politik yang sifatnya hanya tahunan atau lima tahunan, dan ini sering terjadi. Masyarakat sipil tidak menginginkan seperti itu.

“Kita juga ingin lepas dari dikotomi-dikotomi siapa dukung siapa. Bukan di situ yang ingin kita sampai di sini. Siapapun presidennya, DPR dan DPD nya. Pemilu itu penting, tapi pentingnya adalah kita ingin memastikan orang-orang yang latar belakangnya, keberpihakannya jelas kepada isu-isu tersebut,” tambah Tongam.

Deputy Director Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA Indonesia), Iswan Kaputra, mengatakan kepentingan masyarakat sipil dalam Pemilu adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang paling baik, lewat pemilihan jujur, bebas, bersih dan adil.

Apalagi, kata dia, lembaganya fokus pada pembangunan desa-desa, termasuk di Sumatera Utara, sangat ingin bahwa desa itu maju dan tidak dipolitisasi atau diarahkan pada salah satu calon tertentu.

“Tidak memobilisasi kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat dalam memihak pada satu calon tertentu. Desa di negara kita ini ada 65 persen jumlahnya dari penduduk Indonesia, itu jumlah yang besar, dan ketika kepala desa ini mulai dirayu, diafilisasikan ke calon tertentu ini akan sangat merugikan bagi masa depan demokrasi indonesia. Saya pesan itu, karena itu konsen pendampingan lembaga kami di desa-desa di Sumatera Utara,” kata Iswan,” kata Iswan.

Pada kesempatan itu, Kelompok Kerja (Pokja) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk Pemilu Bersih Sumatera Utara menyikapi Pemilu 2024 dengan menyampaikan deklarasi berisi 6 poin, diantaranya sebagai berikut:

• Seluruh kontestan pemilu baik calon Presiden, calon wakil Presiden, legislatif, untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang bersih, jujur, adil dan berintegritas
• Tidak memilih politisi yang menggunakan praktik politik uang untuk memobilisasi suara
• Tidak memilih politis yang tidak mau dan mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas atas visi dan misinya serta tidak memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan penyelesaian konflik-konflik agraria dan kerusakan lingkungan
• Tidak memilih politisi yang memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan yang selama ini diduga terlibat atau memicu kasus-kasus perampasan tanah atau wilayah adat, penebangan hutan, kriminalisasi terhadap pembela HAM dan lingkungan, dan bencana ekologis terutama di kawasan Danau Toba dan perusahaan lainnya yang diduga kuat telah mengakibatkan kerusakan lingkungan
• Politisi yang tidak memiliki rekam jejak dan komitmen terhadap keberagaman terutama penghormatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berada di situasi paling rentan dan terpinggirkan, seperti masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual berbeda
• Politisi yang mengeksploitasi atau melakukan penghancuran sumber daya alam di pedesaan untuk modal politiknya, sehingga alam dan lingkungan hancur sehingga membuat rakyat kecil menjadi korban.

Lesmawati Perangin-angin, dari Yayasan Ate Keleng (YAK) GBKP, menyampaikan upaya yang mereka lakukan kepada warga jemaat gereja sebagai langkah melancarkan Pemilu 2024. Tidak hanya sosialisasi Pemilu, tetapi juga memberikan pemahaman pentingnya memilih dan menghindari politisasi.

“Kita melihat bahwa calon-calon pemimpin sekarang ini tidak banyak berhubungan langsung walaupun ada kampanye, masyarakat pun menilai itu sudah biasa, lima tahun sekali pasti akan datang. Itu pemahaman yang secara umum diketahui masyarakat,” ucap Lesmawati.

“Jadi kami pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan hal yang tidak baik, seperti politik uang. Pandangan kami, orang-orang yang nantinya terpilih itu adalah orang yang layak. Kita akan terus melakukan itu kepada masyarakat agar rakyat tidak dipolitisasi hanya sekedar lima tahun sekali,” tambahnya.

(CSP)