Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi PemilihanUmum (KPU) Eberta Kawima dalam siaran pers KPU menyampaikan pihaknya berupaya terus secaraberkesinambungan untuk meningkatkan peran perempuanini dalam partisipasinya sebagai pemilih baik melaluipendekatan konvensional, seperti tatap muka, menggunakan kearifan lokal, melibatkan tokohmasyarakat maupun tokoh agama.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilihperempuan, KPU mengajak semua pihak untuk terusmendorong dan mengedukasi masyarakat tentangpentingnya partisipasi politik dan hak memilih. Denganbegitu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam hal inipemilih perempuan pada Pemilu 2024 akan semakin tinggidan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untukIndonesia.

Eberta juga tidak menampik jika dibeberapa daerah, jumlah pemilih perempuan masih sangat rendah. “Iya. Termasuk calon-calon yang berasal dari perempuanuntuk duduk di legislatif. Ada beberapa hal yang mempengaruhi itu, misalnya faktor budaya, karakterperempuan dan lain – lain. Tapi yang jelas sudah adakenaikan dibanding sebelumnya terkait dengan partisipasiperempuan,” sebut Eberta.

Sesuai data KPU pada Pilpres 2019 lalumenyebutkan, ada dua provinsi dengan tingkat partisipasipemilih perempuan rendah dibawah 80 persen yakniProvinsi Maluku 79,85 persen dan Sumatera Utara 79,98 persen.

Dalam rangka mengkampanyekan pentingnyapartisipasi politik dan hak memilih kepada pemilihperempuan, KPU selain melakukan pendekatan dengancara konvensional juga melalui pemanfatan saluran media social.

“Sehingga sayang sekali kalau platform media sosialtidak dimanfaatkan untuk memberdayakan perempuandalam pemilu. Termasuk berbagai kemudahan perempuanapabila turut berperan serta sebagai calon anggota DPR, DPD maupun DPRD,” ujar Wima.

Intinya, kata Wima bahwa tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara adalah kesempatan emasbagi perempuan untuk menyampaikan pilihannya. Sehingga aspirasi sebagai perempuan bisa disampaikankepada calon pemimpin yang akan terpilih nanti. “Maka kalau sampai lewat sayang banget. Perempuan gunakankesempatan emas dan momentum langka ini. Jadi dimanfaatkan betul, bukan hanya penting dalammengurus anak tapi juga untuk demokrasi negeri ini,” pungkas Wima.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggrainimenilai partisipasi pemilih perempuan di Indonesia memiliki karakter unik dengan angka partisipasi empatpersen lebih tinggi dari pada pemilih laki-laki. “Jadi merekapas pencoblosan kebanyakan ada dirumah dibanding laki-laki, dan pasti ke TPS. Makanya, pemilih perempuan yang menyampaikan hak pilihnya lebih banyak daripada laki-laki,” ujarnya.

Namun begitu, pemilih perempuan harus didorongagar menjadi pemilih cerdas dan tidak hanya sebagaipemilih saja, melainkan aktif didalam perpolitikan itusendiri. “Kita ingin mereka menjadi pemilih, lalu masukdalam pusaran politik gagasan dan terlibat dalam program visi misi kandidat,” kata Titi, seraya menambahkantantangan besar saat ini adalah bagaimanamentransformasi loyalitas pemilih perempuan ini menjadipemilih perempuan yang berdaya.

(ADV/BR)