"Kuota nasional haji Indonesia meningkat. Pemerintah Arab Saudi memberi kuota haji 2024 untuk Indonesia sebanyak 221 ribu," kata Marwan, Selasa (10/10) di Rantauprapat.

Untuk persiapan hal itu, katanya, pihak Komisi VIII akan membahas hal-hal penting dalam persiapan anggaran bahkan teknis pelaksanaan haji.

Sebab menurutnya, masalah pelaksanaan haji terus berubah sesuai kondisional yang ada. Misalkan, untuk musim haji 2023/1444 H adalah banyaknya jemaah haji yang lanjut usia. Sehingga solusi untuk mengantisipasi hal terburuk telah dilakukan.

"Sampai ketika itu menyediakan tenaga-tenaga petugas pendamping," urainya.

Marwan hadir di Labuhanbatu dalam rangkaian reses serta sebagai narasumber dalam acara Manasik Haji yang diselenggarakan pihak Kanwil Kemenag Sumut.

Untuk musim haji 2024 kemungkinan hal-hal yang memiliki risiko tinggi (Risti) diantaranya terjadinya lonjakan jumlah jemaah di Tanah Suci. Baik disebabkan pertambahan kuota haji ataupun masuknya jemaah haji sebagai pendatang dengan menggunakan fasilitas visa bisnis ke Tanah Suci.

Jika ini terjadi, maka pada ibadah tertentu pelaksanaan haji potensi penumpukan jemaah dengan risiko dehidrasi di cuaca yang panas terik.

"Mengantisipasi hal ini, kita imbau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar tidak memberangkatkan jemaah menggunakan visa bisnis. Ini perlu ditertibkan dan KBIH nakal mesti dicabut izinnya," tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menambahkan, pihaknya mengusulkan agar Pemerintah bekerja sama beberapa pemerintah negara tetangga. Misalnya, Pemerintah Timor Leste. Negara tersebut memiliki kuota untuk jemaah haji. Namun, tidak pernah termanfaatkan.

“Ini juga bahagian upaya negosiasi dan solusi mengatasi daftar tunggu haji yang terjadi,” paparnya.

(REL/RZD)