"Saya optimis, Hatabosi dan Program Sawit Berkelanjutan dapat meraih I-SIM Award 2023,"katanya saat pertemuan dengan Tim PT Surveyor Indonesia (PTSI) di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, dalam keterangan Jumat (13/10).

Dijelaskan, Hatabosi singkatan nama Desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok, dan Dusun Siranap di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar Kabupaten Tapsel.

“Kearifan lokal komunitas Hatabosi menjaga lingkungan sejak ratusan tahun silam berhasil pemenang Kalpataru 2020," ungkapnya.

Sedangkan program Sawit Berkelanjutan lanjutnya, melalui Forum Komunikasi Sawit Berkelanjutan (FoKSBI) Tapsel sudah berhasil membina 597 petani sawit mandiri memeroleh sertifikasi RSPO, yang berkontribusi pada pengelolaan 859,51 Ha lahan sawit secara berkelanjutan.

"Ini diikuti dengan penambahan pendapatan hingga Rp 1,4 miliar,” katanya.

Kepala Bappeda Tapsel CH Rizal dalam ekspose mengatakan, keberhasilan kearifan lokal "Hatabosi" dan program Sawit Berkelanjutan tidak lepas konsep multi pihak atau kolaborasi pentahelix.

"Ini melibatkan Pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, komunitas masyarakat, NGO, unsur media,” katanya.

Ketua Verifikator I-SIM, Muhrina A S Hasibuan, Sustainability Expert PTSI mengatakan, integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Regency merupakan program yang luncurkan PT Surveyor Indonesia (PTSI) Juli 2023.

"I-SIM program kedua setelah PTSI sebelumnya sukses melalui I-SIM for Cities," terangnya.

Muhrina yang melakukan verifikasi dan validasi di Tapsel didampingi Tim PTSI Doli Syawaluddin Siregar, Finny Angkie Winoto, Nabila Martagati Sofwan itu menjelaskan, program I-SIM for Regency PTSI diikuti 103 kabupaten dengan sasar target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

"I-SIM ini merupakan program inisiatif berskema rating dan awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem SDGs Indonesia di tingkat Kabupaten. Surveyor Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Bappenas dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD),” ujarnya.

Lebih lanjut Muhrina mengatakan, program itu selaras dengan Perpres 111 Tahun 2022, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasal 3. Dalam pasal tersebut diamanatkan, sasaran TPB nasional tahun 2024 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB bersama dengan kementerian terkait.

Pemerintah daerah tambahnya, adalah salah satu aktor penting dalam ketercapaian Agenda SDGs pada tahun 2030.

Disebutkannya, program I-SIM for Regencies 2023 yang diikuti oleh 103 Kabupaten di Indonesia, kini memasuki tahap verifikasi dan validasi data 157 indikator I-SIM.

Indikator ini hasil kolaborasi multipihak antara mitra pembangunan dan mitra pengarah yang berasal dari pemerintah, asosiasi pemda, akademisi, lembaga riset, swasta, dan NGO.

"PTSI bersama APKASI berkunjung ke- 12 Kabupaten terpilih yang mewakili pulau di Indonesia dengan kriteria kualitas data I-SIM dan pengisian data 100 persen serta mengirim program unggulan dalam upaya pencapain SDGs. 12 Kabupaten itu terdiri dari, Bandung, Bantul, Bogor, Dharmasraya, Gowa, Karo, Magelang, Tapsel, Tapanuli Utara, Temanggung, Sinjai serta Pangkajene dan Kepulauan,” ungkapnya.

Ditambahkan, hasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD). Dalam pelaksanaannya, program ini juga menjadi wadah saling belajar dan berbagi pengalaman antar kabupaten mengenai upaya pencapaian program SDGs pada 2030.

"Selain itu, program ini akan merekognisi dan memberikan apresiasi daerah terhadap reputasi keberlanjutan," ujarnya.

(HIH/RZD)