Hal ini menjadi pembahasan pada pertemuan pemangku kepentingan Tanoto Foundation bersama Aparatur pemerintah daerah wilayah mitra Kab. Batu Bara, Asahan dan Karo serta Kota Pematangsiantar, pada Rabu, 8 November 2023 di Hotel Hermes Medan.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik, tentu perbedaan sumberdaya manusia serta akses pada infrastruktur pendidikan menjadi perbedaan yang harus diukur pencapaian pelaksanaanya.

Tanoto Foundation bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Mitra, jelang akhir tahun 2023 ini berusaha memantau pelaksanaan IKM di sekolah-sekolah mitra, sebagai rangkaian menjalankan peran kontrol melalui perangkat monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pemahaman dan penerapannya di satuan Pendidikan.

Jeffrey Jeo selaku Regional Coordinator Tanoto Foundation Sumut mengungkapkan, dengan dilaksanakannya monev ini Dinas Pendidikan dapat mengetahui pemetaan hasil analisa Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai hasil rekomendasi dari interpretasi analisa untuk melakukan tindak lanjut.

“Dinas Pendidikan memiliki instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan Pendidikan. Hasil monitoring ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan digunakan sebagai rekomendasi dalam pengembangan rencana kerja untuk Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Kemudian, hasil monitoring ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi satuan Pendidikan dalam memperbaiki 6 strategi implementasi kurikulum merdeka, dan menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendidikan dalam melakukan pendampingan ke satuan Pendidikan,” ungkap Jeffrey.

Sasaran monitoring dan evaluasi IKM kepada pengawas SD dan SMP, kepala sekolah SD dan SMP, guru kelas I dan IV jenjang SD dan mata pelajaran agama dan olahraga, guru kelas VII jenjang SMP serta siswa kelas VIII jenjang SMP.

Sementara itu External Affairs & Communication Tanoto Foundation Sumut, Mutazar menyampaikan, setidaknya ada 6 aspek penilaian bagi pengawas, kepala Sekolah dan guru, serta 2 aspek bagi penilaian siswa, serta beberapa rekomendasi perbaikan pelaksanaan kurikulum merdeka.

“Aspek kurikulum operasional satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran dan asesmen, pelaksanaan pembelajaran, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, projek penguatan profil pelajar pancasila (P5), pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan kapasitas, serta bagi siswa penilaian pembelajaran dan asesmen, berserta P5”, ungkapnya.

Dijelaskan Mutazar, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKM didapatkan beberapa rekomendasi antara lain diperlukannya pelaksanaan penguatan secara intensif dan berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan melalui Pengawas kepada Kepala Sekolah dan guru-guru agar dapat memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, melalui narasumber dari Fasilitator Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, BBGP dan BPMP, termasuk menghadirkan narasumber PMM yang dilakukan secara tatap muka, mengaktifkan dan monitoring komunitas belajar untuk menguatkan ekosistem guru, melakukan Focus Group Discussion (FGD) Guru dan Kepala Sekolah serta pengawas dalam memahami IKM di Satuan Pendidikan.

“Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kepala Sekolah terkait ketuntasan PMM guru di sekolah. Sementara untuk guru-guru didorong untuk belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia seperti buku, jurnal, video tutorial, dan platform online seperti platform merdeka mengajar (PMM),” pungkas Mutazar.

(DEL)