Padahal menurut Bahlil, ketika zaman reformasi dimulai sejak 2014 sampai 2023 sekarang, menteri terbanyak berasal dari partai pendukung pemerintah.

"Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?" kata Bahlil di hadapan relawan Prabowo-Gibran di Surabaya, Minggu (3/12).

Bahlil kemudian menyinggung jika sekarang masih zaman Orde Baru, maka dirinya tidak akan menjadi menteri seperti sekarang ini.

"Bapak, ibu semua jangan kita lupa, di zaman Orde Baru, orang kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konten keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu kita, untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian direvisi untuk SMA, gak ada yang ribut. Itu semua demokrasi. Kenapa sekarang kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini?" ujar eks Ketua HIPMI ini.

Bahlil yang juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini kemudian mengajak para pendukung Prabowo-Gibran untuk tidak memedulikan pihak manapun, termasuk capres atau cawapres yang menyinggung kubu Prabowo-Gibran. Ia menilai, pihak yang marah-marah biasanya adalah pihak yang panik dan akan kalah.

"Bapak, ibu semua kalau ada capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi serius. Kita happy dan santai saja. Biasanya yang mau kalah bawaannya panik dan marah-marah saja. Itu biasanya marah terus dan yang menang senyum-senyum saja," ajak Bahlil kepada para pendukung Prabowo Gibran.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati.

(REL/RZD)