Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya data yang komprehensif dari masing-masing dinas/instansi dan terjalinnya kerja sama dengan dinas terkat dalam penyediaan data untuk penghitungan PDRB Triwulanan Kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bentuk penjaminan mutu dan kualitas data neraca yang dihasilkan khususnya PDRB sebagai tahap awal untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.

Kegiatan yang dibuka Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, menghadirkan narasumber Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, Pipit Helly Sorayan, dan Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, serta dihadiri perwakilan instansi maupun dinas OPD di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Rebasing (Penetapan Kembali Tahun Dasar Baru) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan metode CVM (Chain Volume Measurement).

"Perubahan metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi perekonomian yang lebih representatif, up-to-date, akurat, dan reliable. Harapannya, dengan adanya rebasing dapat meningkatkan kualitas data PDRB dan menjamin konsistensi dari pendekatan penghitungan PDRB," ujarnya.

Berdasarkan rekomendasi UN Statistical Commission (UNSC), perubahan tahun dasar dilakukan setiap 5 atau paling lama 10 tahun sekali. Sedangkan PDB/PDRB Indonesia saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Sedangkan metode CVM ini akan dilaksanakan setiap tahun.

Dengan adanya metode yang baru ini, lanjutnya, akan menghasilkan data yang lebih berkualitas. Selain itu bisa menangkap perubahan-perubahan yang boleh jadi gejolaknya itu sangat cepat. Seperti kemarin saat pandemi Covid-19, itu juga menjadi suatu situasi yang berbeda, jadi dengan menggunakan CVM bisa jadi presisinya lebih kuat.

"Ini memang suatu metode baru untuk PDRB dan BPS masih terus beradaptasi. Karena banyak sekali SDM di BPS baik di provinsi atau kabupaten kota membutuhkan pemahaman. Karena itu kita latihan, kita sosialisasikan tetapi bukan hanya internal BPS saja tetapi juga kita mengajak sejumlah instansi untuk bisa mendapatkan informasi ini," katanya.

Nurul Hasanudin menyebutkan, metode ini sudah dicoba di nasional dan akan digulirkan ke provinsi. Pihaknya sedang menunggu dari nasional dan BPS Sumut sudah menyiapkan data-datanya, menyiapkan sumber informasinya dan SDM untuk menyampaikan informasi.

"Jika perubahan metode ini sudah diambil, dengan perubahan yang baru maka tidak boleh mundur dengan metode sebelumnya. Sebab itu, BPS menyiapkan SDM-nya untuk mengawal sehingga perhitungannya bisa berkelanjutan," ujarnya.

Diharapkan dengan kegiatan yang dihadiri OPD dan lembaga, BPS mendapatkan dukungan data dari stakeholder. Mengingat setiap sektor memiliki sumber data yang baru dan tidak semua informasi didapat, misalnya dengan bersama-sama seperti ini dapat memberikan data untuk gambaran terkait dengan sektor ekonomi.

"Dengan metode CVM akan dilaporkan setiap tahun, mulai dari harga, volume, agar bisa memotret kondisi ekonomi lebih stabil dan komprehensif," ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Nurul Hasanudin pada kesempatan itu mengatakan, BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memotret bagaimana profil ekonomi setiap triwulan. Bahkan yang disajikan itu membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder apakah itu terkait sumber data dan juga bagaimana sektor-sektor itu dibangun tentunya perlu informasi-informasi.

"Sehingga langkah sinergi itu menjadi satu kepastian di dalam membangun hasil yang lebih baik hasil yang lebih berkualitas agar secara utuh kita bisa memberikan gambaran PDRB setiap waktunya lebih jelas antara daerah maupun waktunya berbanding secara baik," sebutnya.

Nurul Hasanudin menyebutkan, terakhir BPS Sumut merilis angka pertumbuhan ekonomi di angka 4,94 persen, artinya ini satu informasi yang menjadi indikator bagaimana capaian ekonomi di daerah. Dan itu jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti apa, di region Sumatera juga seperti apa bahkan di level nasional maka dijadikan informasi bagaimana sektor-sektor apa saja yang harus dikuatkan.

Misalnya, kontribusi dari pada sektor pertanian Sumut di 23,71 persen menjadi kontribusi besar di dalam membangun ekonomi di Sumatera Utara ini. Jadi kalau misalnya tidak memiliki informasi secara jelas tentu akan kehilangan arah dalam membangun.

"Jika sudah dapat informasi dari sektor pertanian dan pastinya banyak pekerja yang banyak bergantung dengan sektor itu maka kebijakan yang lahir tentunya bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat di sektor pertanian cukup dominan," ujarnya.

Dalam FGD tersebut, Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI, Pipit Helly Sorayan, SE,ME menyampaikan pemaparan dengan topik 'Sosialisasi Rebasing PDB/PDRB Berbasis CVM'. Sedangkan Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menyampaikan pemaparan dengan judul Manfaat dan Tantangan Perubahan PDRB, dengan moderator dari BPS Pendi Dewantoro.

(REL/RZD)