Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU RI Reni Rinjani Pratiwi (kiri) saat memberikan pemaparan dalam forum Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISIP) 2024 bertema "Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation" di J (ANTARA/Ahmad Faishal.)
Analisadaily.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, dari total sejumlah 204.807.222 pemilik suara pada pemilu 2024, di antaranya sekitar 60 persen adalah generasi muda yang diwakili oleh generasi (Gen) Z, generasi milenial, dan generasi (Gen) X.
Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU RI, Reni Rinjani Pratiwi, mengatakan generasi Z atau mereka yang lahir pada 1997-2009 atau berusia antara 14-26 tahun pada pesta demokrasi kali ini memiliki jumlah sebesar 22,85 persen atau 46.800.161 jiwa.
Sedangkan generasi milenial yang lahir pada 1981-1996 atau berada pada rentang usia 27-42 tahun tercatat sebesar 33,60 persen atau sebanyak 68.822.389 jiwa, sementara itu generasi X yang lahir 1965-1980 atau rentang usia 43-58 tahun, memiliki kontribusi sebesar 28,07 persen atau setara dengan 57.486.482 jiwa.
Dari jumlah total tersebut, kata dia, sebanyak 203.056.748 jiwa merupakan pemilih di dalam negeri, sementara sebanyak 1.750.474 jiwa berada di luar negeri.
"Sebagian besar pemilih untuk pemilu 2024 berasal dari generasi milenial, Gen X, dan Gen Z. Karena itulah salah satu dari pendekatan kami di KPU adalah melakukan edukasi terhadap pemilih generasi muda. Kami percaya jumlah mereka berada pada angka 60 persen, baik di Indonesia maupun di luar negeri," ujar Reni saat memberikan pemaparan dalam forum Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISIP) 2024 bertema "Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation" dilansir dari Antara, Kamis (18/1).
Reni menjelaskan bahwa upaya untuk melakukan edukasi terhadap para pemilih muda bukan semata tugas KPU, melainkan setiap pemangku kepentingan yang mengusung peran berbeda-beda.
"KPU bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk institusi politik formal dan juga non formal. Kami percaya setiap pihak tersebut memiliki peran masing-masing yang sangat besar, sehingga berdampak terhadap pemilu," ujarnya.
Selain melakukan edukasi, kata Reni, KPU juga terus berupaya menangkal disinformasi politik. Pada pemilu 2024, KPU telah menerapkan pre-bunking dengan menggandeng sejumlah platform digital yang berbasis di Indonesia seperti Google, YouTube, Meta, TikTok, dan X.
"Kami melakukan banyak diseminasi informasi, utamanya untuk meraih suara anak-anak muda yang kami sebutkan tadi mencapai 60 persen dari milenial, Gen X, dan Gen Z. Generasi tersebut sangat dekat dengan kehidupan media sosial," tutur Reni.
Dalam kesempatan tersebut, Reni juga menegaskan bahwa KPU bersinergi dengan Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers untuk menangani permasalahan disinformasi di masyarakat.
Menurut dia, KPU menyadari benar bahwa saat ini sudah ada beberapa hoaks yang beredar di dunia maya, apalagi pada fase kampanye.
"Saya yakin semua orang sedang mengikuti debat antara capres-cawapres terpilih. Pada empat hari mendatang tepatnya Sabtu 21 Januari, kami akan menggelar debat keempat untuk cawapres. Kemudian kami juga akan mengadakan debat ke-5 pada bulan Februari dan saya percaya masyarakat menunggu apa yang akan terjadi setelah debat," ujar dia.
Sesi debat capres-cawapres, menurut Reni, sudah menjadi perhatian utama semua orang di semua negara, tetapi apa yang akan terjadi setelah debat, juga merupakan salah satu hal yang menarik.
"Masa setelah debat merupakan saat ketika hoaks politik mulai bertebaran di mana-mana. Ada yang mengatakan calon ini begini, calon itu begitu. Tetapi kami optimistis dan sangat percaya bahwa masyarakat, utamanya para pemilih dan pemilih muda, telah memiliki pengetahuan luas dan sangat memahami bahwa semua informasi yang tepat mesti datang dari sumber yang benar," kata Reni.
(CSP)