"Dua program yang ditugaskan ke Bulog tahun lalu, yaitu bantuan pangan berupa beras 10 kg ke sekitar 21 juta keluarga atau setara 210 ribu ton per bulan,” kata Bayu dilansir dari Antara, Senin (29/1).

Namun, Bayu menjelaskan awal tahun ini program bantuan pangan beras relatif masih terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya proses verifikasi data penerima dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai konsekuensi atas pemutakhiran data yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Masing-masing Pemda dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah berkomitmen bahwa proses verifikasi data tersebut akan selesai dalam minggu ini.

“Proses ini adalah proses yang wajar dari waktu ke waktu, termasuk karena pergantian tahun anggaran. Segera setelah verifikasi selesai Bantuan pangan akan dilaksanakan secara penuh,” ujarnya.

Selain itu, program lain yang juga dijalankan untuk menjaga stabilisasi harga beras yakni melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP). Tahun lalu, Bayu melaporkan beras SPHP telah disalurkan sekitar 80 ribu ton sebulan.

Bayu menilai program beras SPHP tahun lalu berhasil menstabilkan harga beras, meskipun harga masih belum menurun drastis.

“Di sisi lain Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khusus beras yang dilakukan Bulog telah mencapai 120 persen di banding Januari tahun lalu. Kedua program itu jika berjalan penuh diharapkan akan mampu meredam kenaikan dan inflasi harga beras,” kata Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menambahkan bahwa penurunan harga beras ke depan juga akan sangat tergantung pada kondisi panen yg diperkirakan akan mulai meningkat pada Maret 2024

(CSP)