Konsolidasi suara AMIN di ibu kota dan deklarasi gerakan 'Dobrak, Lawan Korupsi' dilaksanakan di Jl. Pasar Kaget Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Pesta rakyat ini dihadiri warga Bukit Duri. Hadir juga dalam acara ini antara lain Jumhur Hidayat (Co-Captain Timnas AMIN), Ivan Ahda (Deputi Pekerja Kreatif Timnas AMIN), dan Muhammad Farhan (Koordinator Pusat AMIN Muda).

Muhammad Farhan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat suara AMIN di DKI Jakarta. Para anak-anak muda menginisiasi gerakan 'Dobrak, Lawan Korupsi' sekaligus memberikan edukasi langsung kepada warga DKI Jakarta.

"Kami bersyukur warga Bukit Duri antusias mengikuti kegiatan ini. Kami para anak muda yang tergabung dalam AMIN Muda ingin menjaga soliditas suara AMIN di DKI Jakarta jelang hari pencoblosan yang tidak lama lagi," ujar Farhan.

Dalam kesempatan itu, Jumhur Hidayat memberikan orasi. Dia mengingatkan kepada warga Bukit Duri untuk mengajak kerabat, tetangga, dan keluarganya untuk memilih paslon nomor urut 1 AMIN.

Jumhur juga mengingatkan agar warga tidak terhipnotis oleh bantuan sosial (bansos). Pasalnya, bansos merupakan hak rakyat dan berasal dari uang rakyat.

"Jadi, bansos bukan diberikan oleh paslon tertentu, bansos itu hak rakyat siapa pun yang memimpin karena dana rakyat yang diberikan kepada orang yang membutuhkan,” ucapnya.

Dia mengulang pernyataan Anies Baswedan bahwa bansos harus bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, bukan berguna bagi orang yang membagikan.

“Jika bansos bermanfaat bagi yang membagikan, artinya mengkaitkan-kaitkan agar coblos paslon tertentu. Sekali lagi bansos milik rakyat, rakyat berhak."

Sementara itu, Ivan Ahda, Deputi Kreatif Timnas AMIN, menyampaikan bahwa saat ini pemerintahan secara terang-terangan melanggar etika dan moral, bahkan mempertontonkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurutnya, sikap presiden yang menyatakan berpihak terhadap paslon tertentu telah menggunakan perangkat dan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu.

Selain itu, katanya, pelanggaran etika pada level tertinggi terjadi dimulai oleh ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hingga ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nepotisme dalam skala besar dilakukan dan ditampilkan seolah-olah sebagai suatu kenormalan. Hal ini terlihat dari terjun bebasnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, bahkan menjadi penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi," tegas Ivan.

Dia menambahkan bahwa para anak muda, khususnya yang tergabung dalam AMIN Muda secara tegas melawan rezim maling. Rezim ini menjadi maling yang mencuri kesempatan dan mengancam kesetaraan kesempatan politik masa depan, terutama bagi generasi muda.

Rezim maling lebih awal mengumpulkan modal (politik, sosial dan ekonomi) yang menggelembung menjadi sumber daya besar menciptakan ketimpangan kemampuan dengan generasinya di masa depan.

Oleh karena itu, para anak muda pro-perubahan berhimpun dalam Gerakan AMIN Muda melaksanakan deklarasi dan orasi bersama rakyat untuk menyatakan perlawanan terhadap rezim maling.

(REL/RZD)