Kata dia, pra Musrenbang merupakan tindak lanjut amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2017 dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang pada intinya dalam mengelola keuangan negara.

"Kejaksaan dituntut untuk adaptif dengan memadukan perencanaan dan penganggaran agar sejalan dengan arah pembangunan Kejaksaan dalam rencana strategis Kejaksaan dan Rencana Kerja Kejaksaan serta arah kebijakan dan sasaran pembangunan," kata Idianto saat membuka Pra Musrenbang Kejaksaan se-Sumatera Utara Tahun 2024, Selasa (19/3)..

Dia lanjut menjelaskan, pokok pembahasan Pra Musrenbang 2024 adalah menyusun rencana kerja dan anggaran untuk program dukungan manajemen dan program penegakan dan pelayanan hukum untuk memenuhi kebutuhan penangana perkara pidana umum, pidana militer, pidana khusus, kegiatan pemulihan aset, operasi intelijen dan penerangan hukum, penanganan perkara Datun, peneyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Tujuan dari Pra Musrenbang diantaranya adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja Kejaksaan tahun sebelumnya, menyusun capaian kegiatan yang didanai oleh hibah atau donasi, merumuskan capaian pemenuhan target kinerja yang diamanatkan dari direktif Presiden, menyusun kebutuhan riil tahun ke depan, dan merumuskan kebijakan strategis berdasarkan dokumen RPJMN dan RKP.

Idianto berharap output dari hasil dilaksanakannya kegiatan ini masing-masing satuan kerja dapat menghasilkan draft rencana kerja Anggaran 2025 yang representative, partisipatif dan selaras dengan pencapaian tugas, fungsi dan program prioritas organisasi, serta target program prioritas pemerintah tahun 2025.

Sesuai tema 'Pra Musrenbang Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045', dia mengajak seluruh jajaran termasuk di Kejari dan Cabjari agar lebih meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Tetap profesional dan jaga nama baik istitusi," tandasnya.

(JW/CSP)