Pertemuan berlangsung selama 2 hari, Kamis (21/3) dan Jumat (22/3). Pada hari pertama Edy bersama rombongan berkunjung ke Kementerian Kesehatan.

Hal itu, menindaklanjuti kunjungan Jokowi ke RSUD Sibuhuan, di mana Jokowi akan melakukan pembenahan rumah sakit milik Pemkab Palas itu.

Pertemuan di Kementerian Kesehatan disimpulkan pembangunan ruangan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2027, dengan syarat Pemkab Palas harus berkomitmen menyiapkan SDM yang layak untuk pengadaan tersebut.

"Pemkab Palas diminta untuk berkomitmen menyiapkan SDM," kata Edy, Minggu (24/3).

Kemudian terkait ruangan CT scan yang sempat disinggung Jokowi, Edy mengatakan hal itu akan ditampung dalam DAK fisik.

"Untuk rehabilitasi ruangan CT Scan, hal tersebut akan ditampung dari DAK Fisik, yang jika sudah rampung paling lambat bulan Oktober ini akan mulai menerima penyaluran alat-alat yang dijanjikan," ucapnya.

Selanjutnya layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Urenofrologi), Edy menyebutkan, Kementerian Kesehatan bersedia untuk menggelontorkan bantuan alat medis. Namun, bantuan itu akan disalurkan jika sarana pelayanan sudah dilengkapi.

Dalam pertemuan itu, Direktur Fasyankes dr. Arwan mengharapkan adanya konsultasi berkelanjutan terkait standar bangunan-bangunan yang harus dikerjakan tersebut baik itu CT Scan, Cath Lab, maupun KRIS.

"Untuk rehabilitasi ruangan CT Scan, hal tersebut akan ditampung dari DAK Fisik, yang jika sudah rampung paling lambat bulan Oktober ini akan mulai menerima penyaluran alat-alat yang dijanjikan," jelasnya.

Selanjutnya Edy melakukan pertemuan dengan Perum Bulog. Pada pertemuan itu, Edy menyampaikan terkait usulan peningkatan kapasitas di gudang Huta Lombang yang saat ini hanya bisa menampung 500 ton.

"Berkaca pada arus perputaran komoditas setempat yang mencapai 75 persen, hadirin rapat sepakat bahwa pembangunan gedung baru berkapasitas 1.000 ton sesungguhnya layak dilakukan, terlebih jika melihat luas tanah Gudang Huta Lombang yang sebesar 5.000 m². Apalagi sertifikat tanah tersebut juga sudah dimiliki oleh Perum Bulog sendiri," ujar Edy.

Arwakhudin kemudian mengarahkan Seymour Magabe Harahap sebagai Manager Gudang Nasional Perum Pulog sekaligus Ketum Serikat Pekerja Perum Bulog untuk segera merealisasikan usulan penambahan kapasitas gudang Huta Lombang.

Hari kedua, Edy melakukan pertemuan dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Saat itu, Ditjen Bina Marga diwakili oleh Kasubdit Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Primawan Avisena.

Adapun pembahasan dalam audiensi itu, yakni usulan tiga ruas jalan di Palas untuk Program IJD (Inpres Jalan Daerah) 2024, yang akan diproses melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) 1 Sumut.

Dalam program tersebut, Pemkab Palas mengusulkan penambahan 2 ruas jalan, yaitu dari Desa Hapung Palas hingga tembus ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan ruas jalan dari Sibuhuan-Sosopan.

Dua rusa jalan ini masing-masing bertujuan untuk mempermudah akses menuju Bandara AH Nasution Madina dan Bandara Aek Godang di Padanglsawas Utara (Paluta).

Kasubdit SSPJJ, Primawan mengatakan, penambahan ruas jalan ini akan didorong untuk realisasi tahun 2024-2025. Hal ini menyusul proses dan hasil survei dari tim BBPJN.

(ATS/RZD)