Kegiatan dihadiri juga Ketua APDESI Sumut Suparman bersama pengurus, Pejabat Mewakili Bupati Deliserdang, Mewakili Dinas PMD, Kesbang Pol, Sejumlah Camat, Mewakili Kejari Deliserdang, mewakili Polresta Deliserdang, Puluhan Kepala Desa, pengurus PWI Deliserdang, Pengurus Wartawan Unit Polresta Deliserdang G-17, tokoh masyarakat, tokoh Agama,elemen masyarakat ormas dan OKP serta warga lainnya.

Kegiatan menghadirkan sejumlah pejabat teras Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diantaranya Kasi B, Evan Apturedi SH MH dan Kasipenkum Kejatisu, Yos Tarigan SH.

Kasi B Kejati Sumut, Evan Apturedi menyampaikan sambutannya sekaligus memberikan penjelasan tentang Jaksa Garda Desa, yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan pengelolaan Dana Desa dan dapat menjadi mitra Kepala Desa dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan anggaran desa sesuai aturan dan peruntukan yang benar tanpa harus takut terjerat hukum.

"Tujuan dana desa merupakan bagian dari perwujudan dari nawacita Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran," katanya.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam konsep pengawasan penggunaan dana desa. Lemahnya kompetensi Kepala desa menjadi salah satu faktor penyimpangan yang terjadi. Lantar belakang pendidikan juga bagian menyangkut kompetensi dan interprestasi dalam pemahaman akan aturan yang ada hingga mendapat penafsiran yang beragam terjadi.

"Menjadi penting, kepada Kepala Desa untuk diberikan bimbingan dan keilmuan dalam penerapan pelaksanaan penggunaan anggaran desa yang benar hingga tak terjerat hukum. Silakan berkonsultasi dengan Kejaksaan, karena memang kami membuka ruang itu bagi semua kepala desa. Tidak ada kelompok kelompok semua sama. Dan Kejaksaan akan memberikan hal itu agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan tujuan anggaran dana desa itu menjadi tidak tepat dan bersangkut dalam masalah hukum," terangnya.

Kejaksaan Garda Desa memiliki visi dan misi memberikan arahan dan bimbingan teknis pada Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran desa yang benar.

"Forum sosialisasi Jaksa Garda Desa ini semoga bermanfaat agar dapat dilaksanakan oleh para kepala desa. Pentingnya kompetensi kepada Kepala Desa yang lemah SDM, silahkan berkordinasi dengan Kejaksaan," jelas Evan.

Evan mengingatkan, ada aturan dan larangan yang sudah disampaikan kalau dana desa dilarang untuk bimtek.

"Bagi Kepala Desa yang menyelenggarakan menggunakan dana desa siap siap untuk TGR, bila dipakai bimtek. Intinya sosialisasi Jaksa Garda Desa ini kita harapkan dapat mengawal dana desa dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat mewujudkan nawacita membangun dari desa," ujar.

Hal lain disampaikan Kasi Penkum Kejati Sumut Yos Tarigan, dalam sambutannya, ia juga pernah menjabat sebagai Kasi Pidsus dan pernah menemukan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa.

"Kita terus melakukan sosialisasi dengan membangun komunikasi bersama Kepala Desa agar hal hal pelanggaran hukum penyalahgunaan anggaran desa tidak berujung menjadi Kepala Desa terpenjara, Karena saya punya pengalaman sebagai Kasi Pidsus yang pernah memenjarakan kepala Desa," ucap Yos Tarigan.

Sementara itu, Ketua APDESI Deliserdang Muhamad Khariman dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas keringanan Kasi B Kejatisu dan Kasipenkum Kejatisu memberikan bimbingan dan arahan dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar hari ini.

"Tentunya bimbingan dan penjelasan yang disampaikan menjadi masukan dan pemahaman bagi kami Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran desa yang baik dan benar. Sesungguhnya bimbingan sangatlah bermanfaat agar kami juga Kepala Desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tidak tersangkut hukum," ujar M Kariman Ketua APDESI Deliserdang yang juga Kepala Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau.

Kegiatan buka Puasa bersama serta dialog bersama Jaksa Garda Desa berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Acara juga diisi dengan pemberian tali asih dan santunan bagi puluhan anak yatim serta kaum duafa.

(JW/RZD)